Pemerintah Diminta Berhati-hati Tarik Pajak E-Commerce

Senin, 4 Mei 2020 10:25 Reporter : Dwi Aditya Putra
Pemerintah Diminta Berhati-hati Tarik Pajak E-Commerce ilustrasi e-commerce. ©2020 Merdeka.com

Merdeka.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Puteri Anetta Komarudin, mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati dalam menerapkan pungutan Pajak Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau pajak digital, baik dalam skema pungutan dan nominal yang dipakai. Sebab, kebijakan ini merupakan langkah sepihak (unilateral measure) di saat Indonesia tergabung dalam upaya mencari solusi bersama atas perpajakan ekonomi digital (multilateral measure).

"Apabila pajak digital diterapkan, Indonesia sudah dipastikan bisa menambah sengketa perpajakan internasional. Pihak yang bersengketa menggunakan dasar hukum yang berbeda, yaitu ketentuan hukum domestik dan perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Maka dari itu, Pemerintah harus berhati-hati dalam menerapkan pungutan pajak digital, termasuk mengenai skema pungutan dan nominal yang dipakai. Sebab, kebijakan ini merupakan langkah sepihak," kata Puteri dalam keterangan diterima, Senin (4/5).

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, pemerintah akan mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penghasilan (PPh) atas kegiatan perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE). Hal ini berwujud pemungutan dan penyetoran pajak atas impor barang tidak berwujud dan jasa oleh platform luar negeri.

Pengenaan pajak tersebut kepada subjek pajak luar negeri (SPLN) yang memiliki significant economic presence di Indonesia dengan perdagangan melalui sistem elektronik. Significant economic presence terpenuhi apabila pihak tersebut memiliki peredaran bruto konsolidasi grup usaha mencapai jumlah tertentu, memiliki penjualan di Indonesia mencapai jumlah tertentu, atau pengguna aktif di media digital mencapai jumlah tertentu.

"Berdasarkan naskah akademik Omnibus Law perpajakan, potensi penerimaan negera melalui pajak transaksi elektronik dapat mencapai Rp102,67 triliun di 2017. Jika pemerintah mengadopsi langkah Prancis yang sempat hendak mengenakan digital service tax sebesar 3 persen atas nilai transaksi dan diasumsikan bahwa seluruh pelaku PMSE yang mendapatkan penghasilan di Indonesia telah memenuhi ketentuan significant economic presence, maka penerimaan PPh atau PTE bisa mencapai Rp3,08 triliun," paparnya.

Baca Selanjutnya: Permasalahan Penarikan Pajak Digital Turut...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini