Merdeka.com - Pemerintah dinilai belum bisa menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi baik solar maupun minyak tanah. Karena, dalam APBN, tidak ada aturan yang membolehkan pemerintah menaikkan BBM.

"Yang ada pembatasan penggunaan bahan bakar minyak," ujar Anggota Komisi Keuangan DPR, Dolfie OFP pada merdeka.com, Selasa (14/2).

Ia mengatakan jika pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga bahan bakar subsidi. Maka, pemerintah harus mengajukan Anggaran Belanja dan Pendapatan Perubahan yang dipercepat untuk dibahas bersama dengan dewan. "Kalau langsung menaikkan itu artinya ada pelanggaran undang undang,".

Dolfie menegaskan dalam aturan APBN, subsidi yang diberikan untuk BBM sebesar Rp 123,5 triliun atau sekitar 40 juta kiloliter. Dengan perincian sekitar 1,7 juta kiloliter dialokasikan untuk minyak tanah, dan 13,8 juta kiloliter dialokasikan untuk solar."Berarti kalau ada kenaikan ada pengurangan subsidi. Ini harus dikonsultasikan pada dewan," katanya.

Dewan, kata Dolfie, masih menunggu keputusan resmi pemerintah soal kenaikan tersebut. Menurut dia, pemerintah belum mengumumkan secara resmi kenaikan harga eceran BBM bersubsidi."Nanti komisi terkait pasti akan memanggil pemerintah. Kalau secara aturan APBN, adanya kenaikan sudah pelanggaran," katanya. Pemerintah harusnya fokus untuk menjalankan pembatasan BBM subsidi.

Dalam laman setkab.go.id, pemerintah menetapkan harga jual eceran BBM setiap liter Minyak Tanah atau Kerosine naik menjadi Rp 2.500, Minyak Solar atau Gas Oil naik menjadi Rp 4.500. Itu artinya, ada kenaikan Rp 200 untuk untuk solar dan Rp 500 untuk minyak tanah. Sedangkan harga premium tetap Rp 4.500.