Pemerintah Diingatkan Tak Pilih Figur Politik Jadi Pemimpin Badan Pangan Nasional
Merdeka.com - Ekonom Senior Indef, Faisal Basri mengingatkan agar kepala Badan Pangan Nasional (BPN) tidak diisi oleh figur politik. BPN harus terbebas dari kepentingan politik.
Kendati menilai BPN tidak bertaring, tapi jika Kementerian/Lembaga (K/L) yang ada saat ini tidak bisa menjalankan fungsi koordinasi yang lebih baik, maka kehadiran BPN adalah sebuah opsi yang tidak bisa dihindari. Oleh sebab itu, Faisal pun berharap tidak ada kepentingan politik di dalam BPN nanti.
"BPN itu tidak boleh diisi oleh figur politik, tidak bisa diisi oleh orang yang berafiliasi dengan partai politik, karena ini harus betul-betul terbebas dari kepentingan partai tertentu," jelas Faisal diskusi publik Indef, Menanti Taji Badan Pangan Nasional, pada Senin (30/8).
"Jadi jangan dipilih orang yang menjadi pengurus partai atau dari partai tertentu," sambungnya.
Mengingat sedemikian besarnya tantangan pangan di Indonesia, kata Faisal, kuncinya adalah dengan menghapus sekat-sekat sektoral. Dia pun berharap kehadiran BPN dapat berkontribusi meningkatkan daya tahan ekonomi dan menyumbang surplus untuk pangan nasional.
Faisal Basri juga berharap pemerintah ke depan akan menerapkan kebijakan pangan berdasarkan bukti atau evidence-base policy, termasuk mengenai data pangan nasional.
"Insya Allah, kita tidak hanya bisa memenuhi kebutuhan pangan rakyat kita, tapi juga istilahnya feed the world, memberi makan dunia karena masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami krisis pangan," ungkapnya.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pesan Penting Menteri Basuki ke PNS PUPR soal Pilihan Presiden Selanjutnya
Basuki menekankan bahwa dia tidak akan memberikan arahan para PNS di kementeriannya untuk memilih pasangan calon tertentu.
Baca SelengkapnyaIstana Jelaskan Alasan Rekrutmen ASN Besar-besaran Dibuka Jelang Pilpres 2024
Istana menjelaskan alasan pemerintah membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara (CASN) besar-besaran pada tahun politik 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaVIDEO: Faisal Basri Bongkar Politisasi Bansos Pemilu Singgung 'Gentong Babi'
Faisal Basri mengumpamakan 'Gentong Babi' dengan politisasi bantuan sosial (bansos) di Indonesia
Baca SelengkapnyaPenyaluran Bansos Minta Ditunda di Masa Pemilu, Kepala Bapanas: Makannya Boleh Ditunda Enggak?
Arief mengaku, dirinya telah mendapat penugasan dari pemerintah dalam rapat terbatas untuk tetap menyalurkan bansos pangan.
Baca SelengkapnyaBahlil Ingatkan Tak Ada Partai Politik yang 10 Tahun Lebih Berkuasa
Dari pergantian pemimpin itu, partai pengusung yang berkuasa juga berganti.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan: Kalau Pelanggaran Pemilu Dibiarkan akan Menular
Anies menghormati seluruh pilihan rakyat Indonesia pada pemilihan presiden (Pilpres) 2024.
Baca SelengkapnyaPemilu Makin Dekat, Menteri Anas Ingatkan PNS Haram Terlibat Kegiatan Politik
PNS yang tidak netral dapat memiliki dampak yang signifikan pada berbagai aspek pemerintahan dan masyarakat.
Baca Selengkapnya