Merdeka.com - Wacana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur makin terang benderang. Regulasi yang jadi payung hukum pemindahan ibu kota telah disahkan DPR melalui Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN).
Kawasan pemerintahan baru pun akan dibangun mulai tahun ini. Bahkan pemerintah membuka opsi penggunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) untuk digunakan membangun IKN Nusantara.
Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Bhima Yudhistira menilai pemerintah harus berhati-hati dalam pembiayaan pembangunan IKN yang menggunakan APBN. Pemerintah harus memastikan penganggaran IKN Nusantara tidak menimbulkan masalah, karena salah mengalokasikan anggaran.
"Pastikan bahwa utang di APBN tidak meningkat signifikan akibat kesalahan alokasi anggaran di IKN," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (19/1).
Dia melanjutkan, di tahun 2022 pemerintah memiliki pekerjaan rumah yang besar dalam mengelola defisit APBN. Tahun ini menjadi tahun terakhir pemerintah melebarkan defisit di atas 3 persen.
Hal ini sejalan dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2020 yang menyebutkan pelebaran defisit hanya boleh dilakukan selama 3 tahun. Sehingga pada tahun 2023, defisit harus kembali di bawah 3 persen.
"Sekarang defisit APBN harus ditekan di bawah 3 persen," kata dia.
Bhima meminta pemerintah agar di tahun terakhir pelebaran defisit ini digunakan untuk belanja negara yang bisa mendorong pemulihan ekonomi. Namun melihat rencana pemerintah yang akan menggunakan dana PEN untuk pembangunan IKN Nusantara, justru terlihat seperti pemborosan.
"Belanjanya boros untuk hal yang tidak berkaitan dengan pemulihan ekonomi. Ini jelas aneh," kata dia.
Sebab Bhima menyebut dari beragam studi, efek pembangunan IKN terhadap ekonomi sangat kecil. Kontribusinya terhadap PDB hanya di bawah 1 persen.
Apalagi model pembangunan IKN bertumpu pada pembangunan gedung layanan pemerintahan yang kurang menarik ditinjau dari sisi komersial. Dia menilai penggunaan dana PEN untuk pembangunan IKN tidak akan langsung berdampak pada pemulihan ekonomi nasional. Sebaliknya, yang terjadi malah berdampak negatif pada tren pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung.
"Kalau anggaran dialokasikan ke IKN, tentu ini sangat berdampak negatif ke pemulihan ekonomi," kata dia.
Baca juga:
Pimpinan DPR Minta Pembangunan Ibu Kota Negara Diprioritaskan dari Investasi
NasDem Bicara Nama-nama Calon Kepala Otorita IKN: Ada Ahok dan Azwar Anas
KSP: Kepala Otorita IKN Memiliki Pengalaman dan Pengetahuan Bangun Kota
INFOGRAFIS: Fakta-Fakta Ibu Kota DKI Nusantara
Banyak Masyarakat Tak Tersentuh Bansos, Rencana Dana PEN Bangun Ibu Kota Tuai Kritik
Pengusaha Hotel dan Restoran Diminta Ambil Peluang dari Ibu Kota Baru
Advertisement
Tips Jalankan Usaha Biar Tetap Cuan di Tengah Lonjakan Inflasi
Sekitar 2 Menit yang laluHati-Hati, Risiko Korupsi Meningkat di Masa Krisis
Sekitar 8 Jam yang laluSederet Tantangan untuk Capai Target 30 Juta UMKM Go Digital
Sekitar 8 Jam yang laluMenko Airlangga Ingatkan Dunia Usaha soal Ancaman Siber dan Korupsi
Sekitar 9 Jam yang laluJawab Tantangan Masa Depan, Reformasi Tenaga Kerja Sektor Keuangan Perlu Dilakukan
Sekitar 9 Jam yang laluAda 15,1 Juta Investor Kripto per Juni 2022, Lebih Tinggi dari Investor Pasar Saham
Sekitar 9 Jam yang laluKomitmen Jaga Ketahanan Energi Nasional, Pertamina Sukses Temukan Cadangan Migas
Sekitar 10 Jam yang laluResmikan Rumah BUMN Klungkung, Pertamina Angkat Produk Lokal dan Perekonomian Daerah
Sekitar 10 Jam yang laluPertamina Berdayakan Masyarakat Angkat Budaya Lokal DIY Lewat Batik
Sekitar 10 Jam yang laluBusiness Matching DPSP Danau Toba, Pertamina Dorong Produk Dalam Negeri di Perhotelan
Sekitar 10 Jam yang laluTiga Kategori Pelanggan Saat Belanja Online Jelang Akhir Tahun 2022
Sekitar 11 Jam yang laluKinerja Agen BRILink Makin Moncer, Raup Fee Based Income Rp.702,7 Miliar
Sekitar 11 Jam yang laluHarga Pangan Naik, Pedagang: Konsumen Bukan Tak Membeli, tapi Turunkan Konsumsinya
Sekitar 11 Jam yang laluTurunkan Harga Tiket Pesawat, Menhub Kirim Surat ke Pemda agar Beri Subsidi
Sekitar 11 Jam yang laluAksi Solidaritas 4.000 Lilin Mengenang 40 Hari Kematian Brigadir J
Sekitar 8 Jam yang laluKursi Kosong Menteri dan Petinggi Polri saat Upacara HUT ke-77 RI di Istana
Sekitar 13 Jam yang laluVIDEO: Misteri Transaksi 200 Juta di Rekening Brigadir J Tiga Hari Setelah Dibunuh
Sekitar 15 Jam yang laluViral Begal Rampas Ponsel Warga di Warung Kopi Ciracas, Polisi Buru Pelaku
Sekitar 18 Jam yang laluMurka Jokowi Lambatnya Kasus Irjen Sambo vs Brigadir J di Meja Penyidik
Sekitar 1 Jam yang laluMKD DPR Minta Penjelasan Mahfud dan IPW Terkait Penyataan soal Kasus Ferdy Sambo
Sekitar 8 Jam yang laluMahfud Nilai Harus Ada Penambahan Tersangka Kematian Brigadir J
Sekitar 8 Jam yang laluLaporkan Balik Ferdy Sambo dan Istri, Kubu Brigadir J Siapkan Lima Surat Kuasa
Sekitar 11 Jam yang laluMurka Jokowi Lambatnya Kasus Irjen Sambo vs Brigadir J di Meja Penyidik
Sekitar 1 Jam yang laluMKD DPR Minta Penjelasan Mahfud dan IPW Terkait Penyataan soal Kasus Ferdy Sambo
Sekitar 8 Jam yang laluAksi Solidaritas 4.000 Lilin Mengenang 40 Hari Kematian Brigadir J
Sekitar 8 Jam yang laluMahfud Nilai Harus Ada Penambahan Tersangka Kematian Brigadir J
Sekitar 8 Jam yang laluMurka Jokowi Lambatnya Kasus Irjen Sambo vs Brigadir J di Meja Penyidik
Sekitar 1 Jam yang laluTimsus Polri Sudah Periksa Istri Ferdy Sambo, Hasil Diumumkan Besok
Sekitar 13 Jam yang laluRespons Polisi Digugat Eks Pengacara Bharada E Rp 15 Triliun
Sekitar 14 Jam yang laluCEK FAKTA: Hoaks Direktur Jenderal WHO Adalah Bapak Antivaksin Sedunia
Sekitar 3 Hari yang laluVaksin Cacar Monyet akan Diproduksi Selama 24 Jam karena Tingginya Permintaan
Sekitar 3 Minggu yang laluBRI Liga 1: Seperti Penyakit Kronis, Persik Selalu Lengah Ketika Poin Sudah di Depan Mata
Sekitar 28 Menit yang laluBRI Liga 1: Achmad Jufriyanto Optimistis, Persib Siap Tempur Hadapi PSS
Sekitar 7 Jam yang laluAdvertisement
Advertisement
Sandiaga Salahuddin Uno
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami