Pemerintah Diimbau Pilih Waktu yang Tepat untuk Perbaiki Ekonomi Akibat Corona
Merdeka.com - Mantan Menteri Negara Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng mengatakan, penanganan pencegahan virus corona (Covid-19) tak dapat dipisahkan dari ketahanan ekonomi. Untuk itu, dia berharap pemerintah tidak gegabah dalam membuka suatu peluang ekonomi padahal kondisinya belum tepat.
"Kita mau atasi ini supaya ekonomi itu cepat berjalan. Tapi kan harus kita lihat juga, apakah sudah timing-nya tepat, atau apakah masih ada hal-hal yang harus kita lakukan sebelum misalnya membuka satu peluang di bidang ekonomi," ungkapnya dalam sesi teleconference, Selasa (12/5).
"Jadi kembali, organisasi, akuntabilitas dan komunikasi ini yang perlu dibangun dengan sangat cepat," dia menegaskan.
Dia pun mendesak pemerintah untuk tidak menunda hal tersebut. Sebab jika tidak, itu dapat merambah kepada masalah ekonomi yang akan memberikan dampak tidak positif di masa depan.
"Karena begini, apa yang terjadi kalau kondisi penanganan Covid-19 ini tidak efektif, itu akan mempengaruhi langkah-langkah dari pebisnis, khususnya pebisnis asing, untuk melakukan investasi. Mereka khawatir Indonesia tidak memiliki kemampuan menangani Covid-19 ini secara efektif," ujarnya.
Menurut dia, saat ini memang sudah terjadi proses penanganan, tapi belum efektif. Itu terbukti dari angka pertambahan pasien positif corona yang terus meningkat sehingga kurvanya belum bisa stabil, apalagi menurun.
"Padahal presiden sudah menginstruksikan sudah mulai harus turun bulan Mei ini. Ini kan sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Yang bisa dilakukan adalah perbaiki manajemennya supaya efektif, efisien," imbuh Tanri Abeng.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Bandingkan Gaji TNI Polri Lebih Banyak Naik di Era SBY, Jokowi Beralasan Pandemi Covid-19
Jokowi menjelaskan, bahwa setiap keputusan pemerintah selalu memperhatikan kondisi ekonomi dan situasi keuangan negara.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kasus Covid-19 Muncul lagi, Sekda Jateng Sebut yang Terpapar Karena Belum Booster
Terkait mobilisasi orang yang banyak berpotensi terjadi pada liburan Natal dan Tahun Baru, pemerintah belum mengeluarkan kebijakan pembatasan perjalanan.
Baca SelengkapnyaPenerimaan Pajak hingga Pertengahan Maret Tembus Rp342,88 Triliun
Mayoritas jenis pajak utama tumbuh positif sejalan dengan ekonomi nasional yang stabil.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Tegaskan Bantuan Pangan Bulog Adalah Solusi Hadapi Kenaikan Pangan
Presiden menjelaskan bahwa kenaikan harga ini dipicu kegagalan panen yang disebabkan oleh bencana Elnino di seluruh dunia.
Baca SelengkapnyaPemerintah Klaim Reformasi Birokrasi 2023 Berhasil, Buktikan dengan Turunnya Angka Kemiskinan
Melalui rencana aksi reformasi birokrasi di sektor ini, pemerintah mengklaim berhasil menekan angka inflasi sebesar 2,61 persen di 2023.
Baca SelengkapnyaDi Depan Petinggi TNI, Jokowi Curhat Sulitnya Cari Pasokan Beras ke Luar Negeri
Jokowi mengatakan kondisi ini disebabkan ketidakpastiaan ekonomo dan konflik geopolitik yang tak kunjung usai.
Baca SelengkapnyaTim Anies-Cak Imin Nilai Jokowi Lakukan Pembiaran ke Para Menteri Terlibat Kampanye Prabowo-Gibran
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang mempolitisasi bantuan sosial
Baca Selengkapnya