Pemerintah dan DPR Kebut Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja
Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, memastikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, sejauh ini, sudah lebih dari 10 kali dilakukan pembahasan di panitia kerja (panja) badan legislasi.
"Saya selaku ketua tim panja pemerintah yang mewakili pemerintah seminggu 3-4 kali bahas di Baleg DPR ini sudah pembahasan kesekian. Sudah lebih dari 10 kali bahas di panja Baleg. Yang jelas perkembangannya proses jalan terus," kata dia saat video conference di Jakarta, Rabu (5/8).
Dia mengatakan, sejak Senin dan Selasa kemarin, pembahasan terus dilakukan di panja Baleg. Sedangkan hari ini dilakukan proses sinkronisasi yang dilakukan oleh tim perumus dan tim dari Baleg.
"Perkembangannya yang sudah dibahas itu dari 15 bab kemarin, sudah selesai 5 bab itupun sudah ke bab bab besar, yakni 3 perizinan berusaha hampir 50 persen dari substansi," papar dia.
Target Pembahasan Selesai 17 Agustus
Dia menargetkan, pembahasan dapat dilakukan seoptimal mungkin atau dipercepat. Paling tidak pada 17 Agustus 2020 mendatang pembahasan sudah selesai dilakukan. Sebab, menurut Susi, kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan RUU Cipta Kerja.
"Apakah bisa segera selesai atau 17 Agustus dan terakhir, kami targetkan pembahasan optimal. Mudah-mudahan bisa segera selesai," kata dia.
Terkait dengan klaster ketenagakerjaan sendiri, pemerintah diberikan waktu sebulan untuk membahas secara tripartit antara pemerintah dengan serikat pekerja. "Hari ini Bu Menaker akan laporkan ke 4 menko terkait hasil pembahasannya. Kita bawa minggu depan untuk panja baleg," tandas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024
Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).
Baca SelengkapnyaJanji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaDalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK
Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi
Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).
Baca SelengkapnyaPengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna
DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaDitanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua
KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI
Baca SelengkapnyaVIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law
Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca SelengkapnyaMasa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya
Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.
Baca Selengkapnya