Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah dan DPR Kebut Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR Kebut Pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja Sekretaris Susiwijono saat Konferensi Pers Omnibus Law. ©2020 Humas Kemenko Perekonomian

Merdeka.com - Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono, memastikan proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja terus dilakukan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Bahkan, sejauh ini, sudah lebih dari 10 kali dilakukan pembahasan di panitia kerja (panja) badan legislasi.

"Saya selaku ketua tim panja pemerintah yang mewakili pemerintah seminggu 3-4 kali bahas di Baleg DPR ini sudah pembahasan kesekian. Sudah lebih dari 10 kali bahas di panja Baleg. Yang jelas perkembangannya proses jalan terus," kata dia saat video conference di Jakarta, Rabu (5/8).

Dia mengatakan, sejak Senin dan Selasa kemarin, pembahasan terus dilakukan di panja Baleg. Sedangkan hari ini dilakukan proses sinkronisasi yang dilakukan oleh tim perumus dan tim dari Baleg.

"Perkembangannya yang sudah dibahas itu dari 15 bab kemarin, sudah selesai 5 bab itupun sudah ke bab bab besar, yakni 3 perizinan berusaha hampir 50 persen dari substansi," papar dia.

Target Pembahasan Selesai 17 Agustus

Dia menargetkan, pembahasan dapat dilakukan seoptimal mungkin atau dipercepat. Paling tidak pada 17 Agustus 2020 mendatang pembahasan sudah selesai dilakukan. Sebab, menurut Susi, kondisi sekarang ini sangat dibutuhkan RUU Cipta Kerja.

"Apakah bisa segera selesai atau 17 Agustus dan terakhir, kami targetkan pembahasan optimal. Mudah-mudahan bisa segera selesai," kata dia.

Terkait dengan klaster ketenagakerjaan sendiri, pemerintah diberikan waktu sebulan untuk membahas secara tripartit antara pemerintah dengan serikat pekerja. "Hari ini Bu Menaker akan laporkan ke 4 menko terkait hasil pembahasannya. Kita bawa minggu depan untuk panja baleg," tandas dia.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Jamin Revisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja Jika jadi Presiden 2024

Anies Baswedan memastikan bakal merevisi Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

Baca Selengkapnya
Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Ketua umum PKB ini mengungkap alasan mengapa dulu menyetujui UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Dalam RUU DKJ Dewan Aglomerasi Dipimpin Wapres, Ini Kata JK

Penyusunan ini sebelumnya dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Segera Disahkan, RUU DKJ Atur soal Gubernur Jakarta Dipilih Melalui Pilkada hingga Dewan Aglomerasi

Terdapat tujuh poin dibahas dan disepakati DPR terkait RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Baca Selengkapnya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen

Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.

Baca Selengkapnya
DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan Pemerintah Sepakati RUU DKJ Disahkan di Paripurna

DPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.

Baca Selengkapnya
Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

Ditanya Susunan Kabinet Koalisi Prabowo, AHY: Ini Pertanyaan yang Ditanya oleh Semua

KIM menghormati proses perhitungan suara yang tengah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI

Baca Selengkapnya
VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

VIDEO: Janji Cawapres Cak Imin Depan Buruh Akan Revisi UU Omnibus Law

Calon Wakil Presiden nomor urut satu, Muhaimin Iskandar mendorong revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya