Pemerintah Curiga Diskriminasi Sawit Akal-Akalan Eropa Atasi Defisit Perdagangan

Senin, 25 Maret 2019 13:44 Reporter : Yayu Agustini Rahayu
Pemerintah Curiga Diskriminasi Sawit Akal-Akalan Eropa Atasi Defisit Perdagangan Kelapa Sawit. ©2017 Merdeka.com

Merdeka.com - Staff Khusus Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Peter Gontha menyebut bahwa diskriminasi sawit yang dilakukan oleh Uni Eropa (UE) dicurigai dilatarbelakangi oleh defisit neraca perdagangan mereka.

Selama 5 tahun terakhir, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus dibanding UE. Oleh karena itu UE dicurigai hendak membatasi ekspor Indonesia.

"Pertanyaannya adalah, mereka ingin memberikan atau melakukan diskriminasi terhadap ekspor kita dengan EU," kata dia saat ditemui usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Senin (25/3).

Berdasarkan data Kementerian Perdagangan (Kemendag), pada 2018, nilai ekspor dan impor Indonesia ke UE masing-masing sebesar USD 17,1 miliar dan USD 14,1 miliar. Adapun total perdagangan Indonesia dengan Uni Eropa mencapai USD 31,2 miliar atau meningkat 8,29 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (YoY).

Selain itu, Uni Eropa juga merupakan tujuan ekspor dan asal impor nonmigas terbesar ke-3 bagi Indonesia. Ekspor Indonesia ke Uni Eropa juga meningkat 4,59 persen dengan neraca perdagangan surplus bagi Indonesia selama kurun waktu lima tahun terakhir. Sementara nilai investasi Uni Eropa di Indonesia tercatat senilai USD 3,2 miliar pada 2017.

"Ekspor kita dengan EU kira-kira sekarang USD 17,1 miliar. Sementara, impor kita dari EU USD 14,1 miliar dolar. Pertanyaan kita sekarang adalah, dengan mereka mau mem banned kelapa sawit kita apakah mereka mencoba untuk menurunkan atau diskriminasi agar balance of payment berubah juga?," keluhnya.

Dia mengungkapkan akan membeberkan fakta tersebut dalam proses gugatan terhadap UE. "Nah kita menyampaikan satu hal pada EU, pada hari ini EU tanggal 25 sampai 28 sedang mengadakan sidang. Sidang ini bisa membuahkan satu hasil melarang, bisa sidang ini diundur sampai tanggal 15 April yg akan datang. Atau menunggu pemilihan umum parlemen. Kita tidak tahu. Kita harus menunggu 1 sampai 3 atau 4 hari kedepan," tutupnya. [idr]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini