Merdeka.com - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, kebutuhan investasi pembangunan infrastruktur hingga 2024 mencapai Rp 6.445 triliun. Namun, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai proyek tersebut hanya 37 persen atau Rp 2.385 triliun saja.

"Pemerintah hanya mampu memberikan investasi 37 persen dari kebutuhan tersebut," kata Febrio dalam dalam Webinar Sekuritisasi Aset: Peluang dan Tantangan, Jakarta, Rabu (24/3).

Sisa kebutuhan anggaran pembangunan infrastruktur pun diserahkan kepada para Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan sektor swasta untuk turut serta membiayai pembangunan nasional. Namun, kembali, Febrio menyebut kemampuan BUMN dalam pendanaan proyek tersebut hanya sekitar 21 persen atau Rp 1.353 triliun.

Di sisi lain, pemerintah juga mendorong pembangunan 200 proyek strategis nasional (PSN) dari 10 program. Total nilai investasi yang dibutuhkan mencapai Rp 4.809,7 triliun.

Pada 2020, sebanyak 11 proyek telah diselesaikan dengan nilai investasi sebesar Rp 135 triliun. Tahun ini, pemerintah akan menyelesaikan 38 proyek strategis nasional dengan bulai mencapai Rp 464,6 triliun.

50 Persen PSN Dibiayai Swasta

Febrio mengatakan mayoritas PSN memang didesain untuk dibiayai sektor swasta. Sebab, pemerintah ingin mengurangi beban APBN. "Mayoritas PSN ini skemanya dibiayai swasta mencapai 50 persen dari nilai tersebut," kata dia.

Kondisi ini menggambarkan tantangan yang dihadapi pemerintah dalam rangka pembangunan nasional. Untuk itu, dibutuhkan skema pembiayaan inovatif yang lebih besar dan menjadi perhatian pemerintah dan para regulator baik, Bank Indonesia maupun OJK.

Sehingga diharapkan peranan swasta lebih besar untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur. "Diharapkan sektor swasta bisa berperan dominan buat kebutuhan investasi ke depan," kata dia.