Merdeka.com - Beberapa bidang usaha yang masih dibatasi untuk asing, sesuai amanat undang-undang, masih bisa direvisi. Hanya saja, pembahasannya tidak akan berbarengan dengan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI).

Contoh bidang usaha seperti itu misalnya hortikultura yang membatasi modal asing maksimal 30 persen, sesuai perintah UU.

"Tadi juga dibahas bahwa selanjutnya peraturan-peraturan yang sudah ada di UU atau PP, itu pembahasannya nanti akan terus dilakukan, tapi tentu tidak termasuk revisi DNI ini," ujar Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Mahendra Siregar selepas rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (6/11).

Soal diskusi kemungkinan membuka bidang usaha yang tak terkait DNI dengan pengusaha, Mahendra memastikan mustahil dilaksanakan tahun ini.

"Ini kan revisi DNI dulu yang penting, tapi yang saya catat tadi, semangat untuk membuka bidang usaha yang bahkan ada di UU, siap kita diskusikan lebih lanjut," ucapnya.

Dari kesepakatan sementara, lima bidang usaha baru dibuka untuk asing, contohnya operator bandar udara dan pelabuhan. Selain itu, ada 10 bidang usaha lain yang kepemilikan saham investor luar negerinya bisa diperbanyak.

Sekaligus melalui rapat di kemenko, bidang usaha yang sempat diisukan boleh dimasuki asing urung dibuka. Misalnya layanan rumah sakit umum, jasa pendidikan, dan industri alkohol. Sektor migas dan tambang juga tak masuk dalam draf DNI yang baru.

"Untuk migas dan tambang diatur sendiri, sedangkan alkohol dalam revisi disepakati tetap tertutup," kata Mahendra.