Pemerintah bosan Freeport dan Newmont umbar janji bangun smelter
Merdeka.com - Pemerintah menyatakan secara tegas tidak akan ada pelonggaran bea keluar yang khusus diberikan kepada Freeport dan Newmont jika tak membangun smelter. Pemerintah pun jengah dua perusahaan ini terlalu sering mengumbar janji membangun smelter demi mendapat pelonggaran BK.
"Bikin dulu smelter baru ngomongin Bea Keluar," ujar Menteri Keuangan Chatib Basri di Gedung Kementerian Koordinator Perekonomian, Jakarta, Rabu (2/4).
Hal itu dibenarkan oleh Dirjen Minerba Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) R Sukhyar. Secara tegas, dia menyatakan tidak akan ada pelonggaran BK.
Sukhyar mengatakan besaran BK sejauh ini belum mengalami perubahan. Dia juga menyatakan akan terus memantau progres pembangunan smelter yang dilakukan oleh Freeport dan Newmont.
"Progressnya dilihat, kan progress itu kan 0-100 persen kalau dia sudah 50 persen artinya investasi sudah masuk sudah jauh, artinya gak mungkin investor itu meninggalkan projectnya kalau sudah 50 persen," ungkap Sukhyar.
Lebih lanjut, Sukhyar menerangkan akan menyelesaikan persyaratan untuk dapat memberlakukan BK mineral kepada perusahaan yang ingin ekspor. Hal tersebut akan selesai dalam waktu satu minggu.
"Itu nanti melihatnya, pertama, nilai project yang akan dibangun, jadi dalam seminggu ini akan kita selesaikan itu. Tahapannya akan kita lihat 1 minggu ini, kita lihat kembali diminta mengevaluasi kemajuan tahapan mereka," pungkas dia.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Targetkan Smelter Freeport Beroperasi 2024, Buka Perekrutan 20 Ribu Anak Muda Indonesia
Presiden Jokowi menargetkan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
Baca SelengkapnyaTemui Presiden Jokowi, Bos Freeport Indonesia Lapor Pembangunan Smelter di Gresik Sudah 92 Persen
Karena kondisi pandemi Covid-19 pembangunan smelter Freeport sempat terganggu.
Baca SelengkapnyaAHY Sebut Presiden Jokowi Jalankan Hilirisasi Perekonomian Warisan dari Pemerintahan SBY
Selain itu, industri pertambangan juga diwajibkan untuk membangun smelter di lokasi yang dekat dengan sumber bahan baku.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Kunker ke Kalbar, Jokowi Resmikan Bandara Singkawang Senilai Rp427 Miliar
Jokowi juga diagendakan menuju Kabupaten Mempawah menggunakan mobil meninjau Smelter Grade Alumina Refinery (SGAR) Mempawah.
Baca SelengkapnyaBPJS Ketenagakerjaan Gercep Bayarkan Santunan Korban Ledakan Smelter Morowali
BPJS Ketenagakerjaan telah proaktif dengan menerjunkan tim Layanan Cepat Tanggap.
Baca SelengkapnyaEmpat Warganya Jadi Korban, China Minta Kedubes Terapkan Tanggap Darurat Seusai Ledakan Smelter di Morowali
Kementerian Luar Negeri China terus berkoordinasi dengan lembaga pemerintah lainnya serta pemerintah daerah terkait kecelakaan itu.
Baca SelengkapnyaJokowi Resmikan Makassar New Port dengan Nilai Investasi Rp5,4 Triliun
Jokowi berharap kehadiran Makassar New Port bisa meningkatkan nilai efisiensi bagi biaya logistik di Tanah Air.
Baca SelengkapnyaSegini Nominal Santunan Korban Ledakan Tungku Smelter di Morowali, Rp600 Juta untuk yang Meninggal
Korban meninggal dunia berjumlah 18 orang terdiri dari 10 orang tenaga kerja Indonesia dan delapan tenaga kerja asing (TKA) asal China.
Baca SelengkapnyaKronologi Tungku Smelter PT ITSS Morowali Meledak Berujung 13 Pekerja Tewas
Akibatnya 13 orang pekerja dilaporkan meninggal dunia
Baca Selengkapnya