Merdeka.com - Pemerintah kemungkinan bakal memberikan pelonggaran atau diskresi kepada pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) untuk Juli. Ini lantaran pelaku UKM diasumsikan belum mengetahui pemberlakuan PP No. 46/2013 yang mewajibkan pelaku UKM beromzet dibawah Rp 4,8 milyar setahun untuk membayar PPh 1 persen sejak Juli 2013.

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Seksi Hubungan Eksternal Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Chandra Budi saat dihubungi Jumat (19/7) lalu. "Diskresinya bisa berupa pembatalan setoran PPh hanya untuk Juli saja. Tapi ini masih kita kaji dan kita berikan selektif," katanya.

Diskresi bakal diberikan oleh Direktur Jenderal Pajak berdasarkan pasal 36 UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berdasarkan beleid itu pelaku UKM bisa memohon diskresi jika merasa kesulitan menyelesaikan kewajiban perpajakannya.

"Waktu sosialisasi, ada pengusaha yang mengeluh sosialisasinya belum maksimal dan waktu pembayaran yang sempit," kata Chandra.

Ditjen Pajak masih akan melihat kepatuhan pelaku UKM dalam membayar PPh Juli. Adapun batas akhir pembayaran PPh Juli adalah 15 Agustus mendatang. "Kalau sudah lewat masanya, nanti kita tetap terbitkan Surat Tagihan Pajak (STP) kurang bayar atau bahkan tidak bayar," katanya.