Pemerintah Beri Sinyal Tunda Penerapan Pajak Karbon, Tetap di 2022?
asap pabrik. ©2012 encognitive.com
Merdeka.com - Per 1 Juli 2022 mendatang rencananya pemerintah akan mulai menerapkan pajak karbon bagi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara. Namun Kementerian Keuangan memberikan sinyal penerapannya akan kembali ditunda.
"Penerapan pajak karbon dengan kondisi saat ini akan dipertimbangkan untuk penerapan pajak karbon pada Juli," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Jakarta, Kamis, (23/6).
Febrio memastikan penerapan kebijakan pajak karbon akan tetap dilakukan pada 2022. Hal ini sejalan dengan amanah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
"Penerapannya akan tetap dilakukan pada sektor PLTU batubara dengan mekanisme cap dan tax pada tahun 2022," kata dia.
Penerapan pajak karbon di tahun ini juga sebagai wujud komitmen Indonesia sebagai penggerak kebijakan strategis. Sebab, tahun ini Indonesia sedang menjadi Pemimpin Presidensi G20.
Ini juga sekaligus mendorong aksi mitigasi dan upaya menyiapkan mekanisme transisi energi dengan cara menghentikan PLTU batubara dan mempercepat akselerasi pembangunan listrik berbasis energi baru terbarukan (EBT).
"Pemerintah terapkan pajak karbon sebagai penggerak kebijakan strategis dan akan menampilkannya dalam showcase Presidensi G20," katanya.
Proses Finalisasi
Saat ini lanjut dia, pemerintah masih terus mematangkan teknis penerapan pajak karbon di semua kementerian dan lembaga, termasuk di Kementerian Keuangan. Penyusunan aturan ini mempertimbangkan berbagai aspek. Mulai dari kesiapan pasar karbon yang memang sudah ada, kesiapan sektor, kondisi perekonomian nasional hingga gejolak yang terjadi di global.
"Gejolak global ini perlu kita antisipasi mengingat kondisi global dan masih perlu disempurnakannya skema pasar karbon. Di sisi lain ini sangat krusial buat pencapaian determinan kita," kata dia.
Tak hanya itu, pemerintah juga mempertimangkan penerapan pajak karbon untuk PLTU batubara yang sudah dikenakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). "Pajak karbon sudah berlangsung di antara PLTU di Kementerian ESDM," kata dia.
Sebagai informasi, penundaan penerapan pajak karbon sebelumnya sudah pernah dilakukan. Seharusnya pajak karbon mulai diterapkan pada 1 April 2022 lalu. Kala itu pemerintah menunda penerapan pajak karbon dengan alasan yang sama. Penerapannya pun ditunda hingga 1 Juli 2022.
Baca juga:
Turunkan Emisi Karbon, Investasi Sektor Ekonomi Hijau Dilirik Perusahaan Besar
Masyarakat Bisa Kontribusi Penurunan Emisi Karbon dengan Investasi, Begini Caranya
Pemerintah Kenakan Pajak Karbon untuk PLTU Batubara Mulai 1 Juli 2022
Tiga Proyek Subholding Gas Pertamina Tekan Emisi Karbon 5 Juta Ton/Tahun, Mana Saja?
Dalam 10 Tahun, Pertamina Sumbang Pengurangan Emisi Hingga 27,08 Persen
Kadar Karbondioksida Bumi Capai Level Tertinggi dalam Sejarah, Ini Dampaknya
Advertisement
Topik berita Terkait:
Komentar Pembaca
Be Smart, Read More
-
4 Salah Kaprah Warga Soal Pendaftaran Beli Pertalite dan Solar di MyPertamina
Sekitar 2 Jam yang lalu -
Sri Mulyani Beri Dukungan Moril ke Istri Tjahjo Kumolo: Semoga Diberi Kesabaran
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Masuk Pasar Global, Subholding Gas Pertamina Kolaborasi dengan Perusahaan Singapura
Sekitar 12 Jam yang lalu -
Sebaran Daerah Orang Kaya Indonesia yang Ikut Program Pengungkapan Sukarela
Sekitar 12 Jam yang lalu -
Kemnaker Dorong Informasi Pasar Kerja Berikan Dampak Besar Bagi Sektor UMKM
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Menaker: Tjahjo Kumolo Dedikasikan Sebagian Hidupnya untuk Bangsa dan Negara
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Kementan: Gerakan Disinfeksi Nasional Untuk Penanganan PMK
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Youtuber dan Dokter Jadi Peserta Terbanyak Kedua Ikut Program Pengungkapan Sukarela
Sekitar 13 Jam yang lalu -
Kata Sri Mulyani soal Peserta Program Pengungkapan Sukarela Tak Sebanyak Tax Amnesty
Sekitar 14 Jam yang lalu -
Ikut Program Makmur, Pendapatan Petani Tebu Naik dari Rp25 Juta Jadi Rp46 Juta
Sekitar 14 Jam yang lalu -
Sri Mulyani: Tak akan Ada Lagi Program Tax Amnesty dan Program Pengungkapan Sukarela
Sekitar 14 Jam yang lalu -
Sri Mulyani Senang Wajib Pajak Berharta Rp10 Juta Ikut Program Pengungkapan Sukarela
Sekitar 15 Jam yang lalu -
Dirut PLN Kenang Tjahjo Kumolo: Pejuang yang Jadi Aset Bangsa
Sekitar 15 Jam yang lalu -
Jawaban Dirut PLN soal Kenaikan Tarif Listrik Bakal Dongkrak Inflasi
Sekitar 15 Jam yang lalu -
Mengenang Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo, Sosok Kakek yang Hangat dan Dekat dengan Cucu
Sekitar 20 Jam yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Luhut Bongkar Rahasia, Kisah di Balik Jokowi Sering Merotasinya Sebagai Menteri
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Momen Jokowi Lupa Sapa Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto di Sidang Kabinet Paripurna
Sekitar 1 Minggu yang lalu -
Sekitar 2 Minggu yang lalu
-
Cerita Reshuffle Kabinet Jokowi
Sekitar 2 Minggu yang lalu -
Indonesia dan UAE Sepakati IUAE-CEPA, Ini Isinya
Sekitar 11 Jam yang lalu -
Jokowi Bertemu Presiden MBZ di Istana Al Shatie
Sekitar 12 Jam yang lalu -
Alasan Jokowi Tak Pernah Pakai Rompi Antipeluru saat Kunjungi Negara Perang
Sekitar 18 Jam yang lalu -
Momen Hangat Pertemuan Jokowi dan Putin di Istana Kremlin
Sekitar 1 Hari yang lalu -
Peneliti Jurnal Lancet: Covid-19 Kemungkinan Berasal dari Laboratorium AS
Sekitar 2 Jam yang lalu -
WNA Jadi Salah Satu Penyebab Kenaikan Kasus Covid-19 di Bali
Sekitar 12 Jam yang lalu -
Update Kasus Covid-19 Hari Ini 1 Juli 2022
Sekitar 17 Jam yang lalu -
Menghapus Subsidi BBM yang Tinggal Janji
Sekitar 2 Hari yang lalu -
Harga BBM Shell Kembali Naik, Bagaimana dengan Pertamina?
Sekitar 4 Minggu yang lalu -
VIDEO: Blak-blakan Putin Ditemui Jokowi di Rusia, Ungkap Masalah Krisis Sesungguhnya
Sekitar 17 Jam yang lalu -
VIDEO: Jokowi Bertemu Putin di Rusia, Tegaskan Indonesia Ingin Perang Selesai!
Sekitar 18 Jam yang lalu
Advertisement
Advertisement
Rekomendasi
Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami