Pemerintah beri potongan pajak bagi perusahaan dukung pendidikan RI
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pemerintah bakal memberikan tax deduction atau potongan pajak bagi perusahaan yang mendukung program vokasi. Kebijakan ini ditargetkan keluar akhir bulan ini bersama dengan aturan mengenai tax holiday dan aturan tentang kemudahan perizinan.
Strategi ini diambil sebagai salah satu upaya Pemerintah untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) agar dapat bersaing di era industri 4.0. Mantan Gubernur BI ini pun mengakui saat ini SDM Indonesia masih kalah dari negara lain. Karena itu harus terus ditingkatkan.
"Itu sebabnya kita perlu mengembangkan vokasi. Jangka pendek dan menengah ya vokasi, bisa 1 bulan, 1 tahun, bisa juga 3 tahun. Misalnya ada bidang yang tadinya kita kurang itu selesaikan dengan vokasi," ungkapnya, di JCC, Jakarta, Rabu (4/4).
Dia menjelaskan kontribusi perusahaan dalam pendidikan vokasi bisa dalam berbagai cara, seperti bekerja sama dengan SMK atau turut menyumbang tenaga pengajar. Dengan adanya program ini, makin banyak tenaga kerja kompeten yang dicetak dalam waktu yang relatif lebih cepat.
"Bisa meminjamkan alat-alat untuk praktiknya, untuk belajar bagaimana. Ketiga, bisa memberikan sejumlah uang. Itu semua bisa dinilai dalam bentuk uang berapa, nanti pemerintah menggantinya. Itu dia super deduction," jelas Darmin.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah negara ternyata sudah menerapkan kebijakan pemberian makan gratis untuk anak sekolah sejak tahun 1940-an.
Baca SelengkapnyaPemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Besaran nominal tunjangan kinerja yang dibayar per bulan itu dibagi atas 17 tingkatan kelas jabatan.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaUsai rapat bersama Presiden Joko Widodo, Sri Mulyani menyampaikan pemerintah telah menargetkan defisit APBN 2025 maksimal di angka 2,8 persen.
Baca SelengkapnyaDitjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaAdapun, dana BOS merupakan bantuan pendidikan yang berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Baca Selengkapnya