Pemerintah beri kelonggaran ekspor konsentrat sampai 2017

Senin, 13 Januari 2014 14:37 Reporter : Ardyan Mohamad
Pemerintah beri kelonggaran ekspor konsentrat sampai 2017 kapal tambang. shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan mengeluarkan aturan turunan untuk mendukung Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 soal pelarangan ekspor mineral mentah. Dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) konsentrat mineral dengan kadar tertentu tetap boleh diekspor.

Pelonggaran itu dengan catatan, syarat perusahaan boleh mengekspor adalah tercatat sebagai eksportir terdaftar (ET). Jika kadar pengolahan mineralnya kecil, bea keluar akan besar. Sebaliknya, jika produk konsentrat tambang sudah diolah lebih dari 90 persen, atau malah dimurnikan, pajak ekspornya mendekati nol.

Dalam beleid anyar itu, perusahaan yang berkukuh hanya mau mengekspor konsentrat berkadar minimal, harus mengurus surat persetujuan Menteri Perdagangan serta menggelar uji pra-pengapalan oleh surveyor swasta, buat menguji akurasi kadarnya sebelum diekspor.

"Bagi Kementerian Perdagangan yang melakukan pengaturan terhadap ekspor, kalau dia mengolah mineral sampai akhir, tak perlu persetujuan ekspor dan bea keluar kemungkinan nol," kata Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi di kantornya, Jakarta, Senin (13/1).

Sesuai kesepakatan lintas kementerian, penerapan insentif dan disinsentif ekspor ini dijalankan sampai 2017. Bayu mengatakan, tarif bea keluar itu besarannya ditentukan Kementerian Keuangan, namun dipastikan besarannya naik saban enam bulan sekali.

"Bea keluar ini juga sensitif terhadap harga dunia. Kalau harga naik terlalu tinggi bea keluarnya juga akan naik. Per semester naik, jadi berapa besarnya tinggal kita lihat dari Kemenkeu," ungkapnya.

Topik pilihan: Freeport   | Newmont

Kemendag optimis aturan dari pihaknya itu akan memaksa perusahaan, besar maupun kecil, membangun instalasi pemurnian. Selain itu, sistem tarif ini lebih transparan karena tidak menetapkan kuota ekspor. "Jadi kalau perusahaan tidak punya rencana (membangun smelter) sampai 2017, mereka akan rugi," kata Bayu.

Sebagai ilustrasi, seumpama tembaga kadar Cu 15 persen dikenai bea keluar 30 persen, dan bertambah 5 persen setiap semester, maka pada 2017 mineral itu kena pajak ekspor 60 persen. Artinya bea itu tidak akan menguntungkan secara bisnis dan merugikan pengusaha tambang.

Bayu menegaskan aturan ini tidak untuk mematikan perusahaan tambang kecil. Pemerintah percaya, jika semua usaha tambang beralih tak lagi mengekspor gundukan tanah (ore), maka keuntungan lebih besar bakal dirasakan masyarakat.

"Kebijakan ini tidak untuk memastikan bisnis tambang, tapi justru agar kita dapat benefit sebesar-besarnya dari kekayaan alam. Kita ingin masyarakat bisa dapat manfaat lebih besar," tandasnya.

Dalam permendag itu diatur bahwa yang tetap boleh diekspor ada 219 jenis konsentrat dalam kode HS bea cukai. Sedangkan 64 jenis ore atau bahan mentah, sudah dilarang keras dijual ke luar negeri.

Aturan dari Kemendag ini menyusul PP yang sudah diatur Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir pekan lalu. Per 12 Januari 2014, ekspor bahan mentah sepenuhnya dilarang, mengikuti amanat UU Minerba 4/2009. [arr]

Baca juga:
Freeport dan Newmont tak kena larangan ekspor bahan mentah
ESDM segera terbitkan aturan pelonggaran ekspor bahan mentah

Hatta optimis tak ada PHK pekerja tambang usai larangan ekspor

Alasan PP ekspor mineral bakal untungkan Freeport dan Newmont

PP larangan ekspor aman buat Freeport dan Newmont

Topik berita Terkait:
  1. tag
  2. Tambang Mineral
  3. Hilirisasi
Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini