Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pemerintah Berencana Lakukan Front Loading SBN di 2020

Pemerintah Berencana Lakukan Front Loading SBN di 2020 investasi. shutterstock

Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku sudah memiliki strategi front-loading untuk 2020 mendatang. Front-loading merupakan strategi pembiayaan dengan penerbitan surat berharga negara (SBN) dalam jumlah besar di awal tahun.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman, mengatakan sejauh ini pihaknya masih akan menghitung terlebih dahulu seluruh kebutuhan pembiayaan terhadap Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020. Dari hasil tersebut, nantinya baru terlihat pembiayaan-pembiayaan seperti apa yang dibutuhkan pemerintah.

"Kebetulan financing kita untuk APBN tahun 2020, seperti biasa keliatan nanti berapa bond yang akan kita terbitkan, berapa pinjaman, bentuknya apa konvensional atau sukuk, Rupiah atau non Rupiah. Itu rencana kita akan kita tetapkan," katanya di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Untuk tahun ini, pemerintah sendiri telah mengeluarkan berbagai alternatif skema pembiayaan untuk menambal APBN melalui SBN berdenominasi valuta asing (valas) alias global bond. Tak sampai di situ, pemerintah juga sudah dua kali menerbitkan obligasi berwawasan lingkungan atau yang lebih dikenal dengan istilah green bond.

"Kalau ditanya rencana kita akan selalu menerbitkan green bond, tapi selalu subject to market condition. Maksudnya kita selalu lihat kondisi market (SBN) seperti apa, appetitenya seperti apa, dan demand nya seperti apa," jelas dia.

40 Persen SBN Dikuasai Asing, Pemerintah Mulai Selektif Cari Investor

Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Suminto mengungkapkan, ada sekitar 40 persen surat berharga negara (SBN) yang telah dikuasai oleh investor asing.

Untuk itu, pemerintah akan terus berhati-hati untuk memilih investor-investor yang akan membeli SBN. Sehingga, hal tersebut tidak akan memberikan resiko ke Indonesia.

"Kita perlu lihat profile investor tadi, sehingga kira-kira memberikan risiko besar tidak? Investor asing yang beli obligasi kita itu investor jangka panjang bukan spekulan," ujarnya di Kantor DPP Taruna Merah Putih, Jakarta, Kamis (12/4).

Dia menilai, jangka panjang tersebut dapat terlihat pada pola perdagangan mereka yang hanya sebesar Rp6,18 triliun hingga Rp11 triliun, dari total yang dikuasai asing terhadap obligasi pemerintah setara dengan Rp858,79 triliun.

"Tidak akan mungkin mereka tiba-tiba jual hingga Rp100 triliun. Kalau dijual cuma segitu dari Rp800 triliun menggambarkan investor asing yang pegang obligasi kita investor jangka panjang," tegasnya.

Dengan begitu, pemerintah juga telah memiliki langkah antisipasi jika sewaktu-waktu investor asing tersebut memberikan ancaman bagi negara hingga berpotensi menciptakan aliran dana keluar.

"Jadi kalau sampai kejadian seperti itu kita sudah siap menanganinya. Apa yang harus dilakukan sudah tau. Jadi jika tiba-tiba banyak investor asingnya outflow. Kita sudah punya crisis management protocol," tegasnya.

(mdk/bim)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024

BI Sebar 4.264 Lokasi Penukaran Uang Receh Lebaran 2024, Dibuka Mulai 15 Maret-7 April 2024

BI menyediakan opsi layanan penukaran uang baru melalui Layanan Kas Keliling di lokasi-lokasi strategis.

Baca Selengkapnya
MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

MenPAN Anas: Kenaikan Gaji PNS 8 Persen Cair Bulan Ini, Tak Dirapel ke Februari

KemenPAN-RB tengah menunggu proses terbitnya PP di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Jelang Hari Pencoblosan Pemerintah Setop Penyaluran Bansos, Ini Alasannya

Penyaluran bansos beras kemasan 10 kg dihentikan sementara pada 8-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Strategi Pemerintah Atasi Kelangkaan Beras, Termasuk Buka Keran Impor

Harapannya, langkah itu bisa menambah suplai untuk memenuhi permintaan masyarakat.

Baca Selengkapnya
Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Stok Beras Bulog 1,4 Juta Ton, Aman untuk Libur Natal dan Tahun Baru

Pemerintah melalui Bapanas menugaskan Bulog untuk melaksanakan 2 instrumen utama untuk mengantisipasi gejolak harga beras.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga

Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.

Baca Selengkapnya
Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Gubernur BI: Kredit Perbankan Tumbuh 9,7 Persen Pada November 2023

Peningkatan kredit atau pembiayaan didorong oleh peningkatan permintaan kredit sejalan dengan tetap terjaganya kinerja korporasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya

Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.

Baca Selengkapnya