Merdeka.com - Kabar tersingkirnya Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara (TNI AU) dari pengawas keamanan Bandara Internasional Soekarno-Hatta membuat kalangan keamanan nasional riuh. Tudingan itu dilontarkan mantan Kepala Staf TNI AU (Kasau) Chappy Hakim melalui akun Twitter pribadinya beberapa waktu lalu. Menurutnya penjagaan di Bandara Soekarno Hatta, saat ini dikuasai oleh pasukan Marinir TNI Angkatan Laut (AL).

Direktur Operasional dan Teknik Angkasa Pura (AP) II, Djoko Murjatmodjo membantah keras tudingan bekas Kasau tersebut. Dia menegaskan bahwa semua unsur keamanan yang berasal dari TNI ikut membantu keamanan Bandara Soekarno-Hatta.

"Tiga-tiganya (TNI AU, AL dan AD) sudah masuk. Jadi tidak hanya TNI AU atau Marinir. Sehingga semuanya saling membantu dan mengisi," kata Djoko kepada merdeka.com di Jakarta, Selasa (9/6).

Bantahan juga datang dari Menteri Perhubungan Ignasius Jonan melalui staf ahlinya, Hadi Mustofa Djuraid. Menurutnya, merupakan hal mustahil bahwa Kementerian Perhubungan nekat menggusur posisi TNI AU sebagai keamanan bandara.

"Nggak mungkin kita menggusur TNI AU," tegasnya kepada merdeka.com.

Meski begitu, pihak kementerian perhubungan mengakui telah menjelaskan permasalahan tersebut kepada Chappy. Pihaknya menegaskan isu digantinya TNI AU dengan Marinir TNI AL tidak benar.

"Saya juga sudah pernah ngomong sama Pak Chappy, karena dia menanyakan hal yang sama, saya bilang itu tidak benar," terangnya.

Seperti diketahui, Chappy Hakim menyoroti beberapa persoalan yang membuat TNI AU merasa di'anak tirikan'. Di antaranya, terkait penggantian penjagaan di Bandara Soekarno Hatta, dari Paskhas TNI AU menjadi Marinir TNI AL. Padahal Paskhas TNI AU adalah satuan berkualifikasi lebih tepat untuk menjaga bandara.

Kedua, alih fungsi Bandara Halim Perdanakusuma menjadi bandara komersial. Bandara Halim adalah pangkalan udara strategis TNI AU. Di sana ada skadron angkut VIP dan kerap dijadikan markas jet tempur bagi pesawat yang melaksanakan pengawalan ibu kota. Saat ini dengan perubahan menjadi bandara komersial, tentu tugas TNI AU terganggu.

Masalah ketiga adalah soal jatah Panglima TNI. Sepanjang sejarah, baru sekali Marsekal TNI AU menjadi Panglima TNI. Dia adalah Marsekal Djoko Suyanto. Selebihnya selalu TNI AD. TNI AL pun baru dua kali kebagian Panglima TNI.

"Paskhasau di Airport CGK diganti Marinir. Halim untuk penerbangan komersial. Panglima TNI belum tentu AU. Negeri ini memang tidak butuh Angkatan Udara. Bubar saja," tulis Chappy Hakim lewat akun twitternya, Kamis (5/6) malam.

"Puluhan tahun keberadaan AU tidak dihargai sama sekali di negeri ini. Mungkin memang lebih baik dibubarkan saja daripada terjadi degradasi moral anggotanya," kicau sang Marsekal.