Pemerintah Bakal Serap Garam Lokal 1,5 Juta Ton Tahun Ini
Merdeka.com - Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah tahun ini akan menyerap garam rakyat sekitar 1,5 juta ton. Dia memastikan kualitas garam tersebut sesuai dengan kebutuhan industri.
"Iya, tahun kemarin 1,1 juta, target tahun ini dinaikkan ke 1,5 juta ton. (Bagaimana kualitasnya?) Kualitasnya optimis, optimis," ujar Menko Airlangga di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (6/3).
Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo mengatakan, saat ini harga garam dalam negeri tengah jatuh, sehingga harus dicarikan jalan keluar agar petani garam tidak menderita kerugian besar.
"Ini yang kita jaga, ini memang harus ada jalan keluar, harga garam yang jatuh ini juga kan akibatnya karena tingginya harga angkut karena jalannya tidak ada, ini harus dicari jalan keluar," jelasnya.
Untuk meningkatkan kualitas dan daya saing garam, KKP menerapkan pola biomembran, yakni selaput yang fungsinya memisahkan air laut dengan tanah sehingga diperoleh garam murni. Namun, teknik ini membutuhkan banyak plastik. Di sisi lain, hasil panen juga membutuhkan gudang penyimpanan.
"Terus kualitas, kami juga sudah membuat bagaimana kualitas garam kita itu meningkat dengan pola biomembran. Lalu ada masukan lain, biomembran kan ada plastiknya, oke kita cari jalan lain, termasuk pengadaan-pengadaan gudang bagi masyarakat tambak garam kita," jelasnya.
Industri Siap Serap Garam Rakyat
Menteri Perindustrian Agus Gumiwang mengatakan, sektor industri siap menyerap garam yang dihasilkan oleh petani lokal. Menurutnya, pemakaian garam lokal untuk industri tersebut memang sudah dilaksanakan sejak tahun lalu.
"Jadi kami sangat menyambut baik karena itu sebenarnya bukan hal baru, dari tahun 2019 (1,1 juta ton), Kementerian Perindustrian sudah memfasilitasi pertemuan antara industri pengguna garam dan petani garam, di kantor kami bahkan, sudah ada MoU yang mewajibkan industri membeli dari petani garam," jelasnya.
Dia menjelaskan, dalam rangka memasok garam untuk kebutuhan industri memang diperlukan kriteria kualitas yang memadai. Salah satunya kandungan asam klorida atau HCl dalam garam yang dihasilkan.
"Kita perlu mengetahui bahwa substitusi itu spesifikasinya khusus, dari kebutuhan garam. Jadi harus dilihat HCl-nya, harus di atas 98 persen, itu hal-hal yang akan diperhatikan industri. Nanti kita akan bahas lagi," paparnya.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaPelaku Jastip Protes soal Aturan Pembatasan Bawaan Barang dari Luar Negeri, Mendag Jawab Begini
Mendag Zulhas menyampaikan, pihaknya akan berkirim surat terhadap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto untuk mengevaluasi aturan tersebut.
Baca SelengkapnyaReaksi Airlangga Diminta Hakim MK Bersaksi di Sidang Sengketa Pilpres: Kami Tunggu Panggilannya
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menanggapi panggilan sebagai saksi oleh MK dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Strategi Airlangga Dongkrak Suara Golkar pada Pemilu 2024 Dipuji
Airlangga Hartarto memperbanyak sebaran tokoh berpengaruh di berbagai dapil.
Baca SelengkapnyaLusa, Presiden Jokowi Resmikan Pabrik Bahan Peledak di Kalimantan Timur
Pabrik ini mampu memproduksi sekitar 75 ribu ton bahan peledak setiap tahunnya.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaGorengan Selalu Menggoda untuk Buka Puasa, Akankah Memicu Asam Lambung?
Sebagai alternatif makanan yang diminati di Indonesia, gorengan sering dijadikan pilihan untuk takjil saat berbuka puasa.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sentil Industri Minuman Masih Kecanduan Bahan Baku Impor, Pengusaha: Harganya Lebih Murah
Khusus industri minuman, Kemenperin menargetkan penggunaan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) bahan baku menjadi 25 persen.
Baca SelengkapnyaGara-gara Bawa Emas Banyak, Sultan Arab Saat Pulang Kampung Kena Bea Cukai Rp360 Juta 'Wajar itu Sudah Peraturan'
Kedatangannya di Tanah Air, membuat Risma harus membayar sejumlah uang bea cukai yang totalnya sampai Rp360 juta. Ternyata ini yang dibawa.
Baca Selengkapnya