Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan, pemerintah akan menggunakan dana pensiun (dapen) untuk membantu memenuhi pembiayaan infrastruktur. Sebab, selama ini dana pensiun ini hanya mengendap di perbankan dalam deposito ataupun di Surat Utang Negara (SUN).

"Dana pensiun bentuk alternatif di investasi di sektor rill sangat menjanjikan karena memberikan penghasilan dana jangka panjang," ujar Bambang di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/10).

Bambang menilai, potensi dana pensiun cukup besar. Dari BPJS dan Taspen saja memiliki potensi masing-masing senilai Rp 220 triliun dan Rp 140 triliun.

"Penggunaan infrastruktur non APBN ada aturan hukum, contoh di BPJS Ketenagakerjaan yang bisa menggunakan investasi 5 persen, begitu juga dengan Taspen," ungkap Bambang.

Langkah penggunaan dana pensiun ini perlu dilakukan mengingat gejala atau tren penurunan suku bunga deposito. Selain itu, pihaknya juga mendorong swasta untuk bisa lebih berperan dalam pembangunan, dengan turut membiayai proyek-proyek jangka panjang terutama infrastruktur.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 disebutkan kebutuhan pendanaan infrastruktur prioritas mencapai Rp4.796 triliun.