Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bersama PT Palapa Ring Barat dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) melakukan penandatangan perjanjian kerjasama (MoU) untuk proyek Palapa Ring Paket Barat guna membangun ketersediaan infrastruktur layanan jaringan serat optik bagi sistem telekomunikasi di Indonesia.

Nilai proyek ini sendiri mencapai Rp 1,28 triliun yang berasal dari Kemenkominfo selaku penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK) dan PT Palapa Ring Barat. Nantinya, keuntungan dari proyek tersebut akan dibayarkan pemerintah melalui skema pembayaran ketersediaan layanan atau availability payment (AP).

"Kalau PT Palapa Ring bisa mengerjakan proyeknya sampai selesai, beroperasi dan kinerjanya bisa diukur. Maka pemerintah melalui Menkominfo melalui BLU akan mulai membayarkan AP. Jadi pembayaran yang berdasarkan available. Dibayar sesuai dengan kinerja," ujar Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Senin (29/2).

Pada proyek ini, total net present value (NPV) AP mencapai Rp 1,71 triliun yang akan dibayarkan secara berkala selama masa konsesi 15 tahun. Menurut Bambang, hal ini merupakan langkah kongkrit pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

"Skema AP merupakan terobosan pemerintah dalam mengupayakan alternatif pembiayaan proyek infrastruktur dengan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha," jelas dia.

Nantinya, proyek ini direncanakan akan rampung pada 2018, sehingga awal 2019 jaringan serat optik ini sudah bisa mulai beroperasi.

"Seharusnya ini untuk wilayah Barat-Tengah, tapi karena Tengah dokumennya belum lengkap jadi penandatanganannya bukan hari ini. Kalau yang Timur kami pastikan selesai karena masih ada proses tender yang harus diselesaikan," pungkas Bambang.