Merdeka.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyatakan, keluarga yang anggotanya merokok lebih baik tidak diberikan mendapatkan bantuan sosial (bansos) seperti Program Keluarga Harapan (PKH).

Bambang mengungkapkan, ‎sebenarnya PKH merupakan bantuan yang diberikan pemerintah dengan syarat-syarat tertentu. Syarat ini harus dipastikan untuk dipenuhi guna meringankan beban dari keluarga penerima bantuan.

"Kan intinya gini, PKH itu bantuan tunai bersyarat. Syaratnya misalkan ibunya sedang mengandung maka harus rajin memeriksakan ke Puskesmas. Kalau anaknya sekolah harus dipastikan anaknya sekolah penuh waktu, itu contoh. Dan terutama kalau salah satu anggota keluarganya yang difable, juga harus mendapatkan perhatian," ujar dia di Kantor Kominfo, Jakarta, Senin (30/7).

Menurut dia, jika keluarga miskin menerima bantuan, maka hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Bukan justru dana bantuannya digunakan untuk membeli rokok atau pulsa telepon seperti yang kerap terjadi.

"Ini kan penerima tunai. Ketika menerima uang tunai, uang itu dipakai untuk keperluan yang benar-benar dibutuhkan, terutama pangan, apakah beras, sumber protein, sumber karbohidrat dan jangan dipakai untuk beli rokok," kata dia.

Jika hal ini masih saja terjadi, lebih baik keluarga penerima bantuan tersebut tidak lagi diberikan bantuan. "Nah tentunya ini juga berlaku kepada yang perokok yah, kembali lagi ini usulan kami yang adalah penerima PKH ini harus memastikan (tidak merokok). Kalau bersangkutan merokok, sebaiknya jangan (di kasih PKH)," ungkap dia.

Bambang mengatakan, cara untuk memastikan jika dana bantuan yang diberikan tidak digunakan untuk membeli rokok sebenarnya mudah. Sebab, tiap keluarga penerima bantuan memiliki pendamping sehingga bisa dilakukan pengecekan melalui pendampingnya.

Reporter: Septian Deny

Sumber: Liputan6.com