Pemerintah Akui Tak Mudah Undang Investor Masuk ke Proyek Infrastruktur

Selasa, 3 Desember 2019 14:01 Reporter : Dwi Aditya Putra
Pemerintah Akui Tak Mudah Undang Investor Masuk ke Proyek Infrastruktur Pembangunan Jalan Layang Permata Hijau. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur yang selama ini masih bersumber dari APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman mengakui selama ini memang tidak mudah untuk mendatangkan investor dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lewat tawaran skema tersebut diharapkan ke depan bakal banyak mengundang investor masuk.

"Fokus kita mendesain ekosistem komplit dan komprehensif dengan skema PPP. Karena tidak mudah undang investor datang dalam pembangunan infrastruktur," kata Lucky dalam sebuah diskusi yang di gelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Pada prinsipnya, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur ke investor juga tidak semudah menjajakan makanan ringan. Sebab, mereka para investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

"Oleh karena itu adanya skema seperti ini penting dan kita lakukan hal itu. Saya menjamin semua regulasi sudah ada," katanya.

Lucky menyadari ke depan pembiayaan kompetitif seperti ini akan semakin menantang di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar sama-sama mendorong skema pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur.

Baca Selanjutnya: Pemerintah Perkecil Porsi Pemerintah...

Halaman

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini