Merdeka.com - Pemerintah terus mendorong skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) untuk alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Upaya ini diharapkan dapat menekan biaya pembangunan infrastruktur yang selama ini masih bersumber dari APBN.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman mengakui selama ini memang tidak mudah untuk mendatangkan investor dalam jangka panjang. Oleh karena itu, lewat tawaran skema tersebut diharapkan ke depan bakal banyak mengundang investor masuk.

"Fokus kita mendesain ekosistem komplit dan komprehensif dengan skema PPP. Karena tidak mudah undang investor datang dalam pembangunan infrastruktur," kata Lucky dalam sebuah diskusi yang di gelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Pada prinsipnya, pemerintah menawarkan proyek infrastruktur ke investor juga tidak semudah menjajakan makanan ringan. Sebab, mereka para investor membutuhkan kepastian hukum yang jelas.

"Oleh karena itu adanya skema seperti ini penting dan kita lakukan hal itu. Saya menjamin semua regulasi sudah ada," katanya.

Lucky menyadari ke depan pembiayaan kompetitif seperti ini akan semakin menantang di masa mendatang. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak agar sama-sama mendorong skema pembiayaan alternatif dalam pembangunan infrastruktur.

Pemerintah Perkecil Porsi Pemerintah

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Lucky Alfirman menyebut bahwa seluruh proyek pembangunan infrastruktur ke depan tidak akan lagi dibiayai oleh pemerintah sepenuhnya. Sebab, nantinya pemerintah hanya berperan sebagai fasilitator kemudian akan menyerahkan kepada pihak swasta.

"Ke depan peran pemerintah akan jadi semakin kecil, pemerintah hanya fasilitator. Infrastruktur dasar disediakan pemerintah, tapi kita dorong sektor swasta untuk proyek lainnya," kata Lucky dalam diskusi yang di gelar di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Selasa (3/12).

Lucky mengatakan, dalam empat tahun ke depan memang infrastruktur masih akan tetap menjadi prioritas pemerintah. Nantinya bakal banyak proyek yang dikembangkan oleh pemerintah sehingga pendanaan dari pihak swasta pun menjadi alternatif untuk mendukung pembangunan secara sustainable.

"Selalu ada proyek yang akan kita kembangkan, sisi lainnya bagaimana kita biayai ini semua. Di masa lalu semua program dibiayai oleh pemerintah," kata dia.

Sebagai regulator, pemerintah akan merancang regulasi dan menyediakan insentif serta fasilitas kemudahan untuk pihak swasta agar bisa masuk untuk berinvestasi.

"Kita menggunakan instrumen yang berbeda untuk mendukung agenda pembangunan. Kita gunakan tax holiday, subsidi anggaran, pembiayaan jaminan. Pemerintah gunakan APBN all out. Semua unsur dijalankan," katanya.