Pemerintah Akan Tertibkan Kabel Bawah Laut Indonesia

Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan mendukung langkah cepat lintas kementerian/lembaga dalam menyelesaikan persoalan tumpang tindih labuh jangkar di Kepulauan Riau (Kepri). Salah satu yang perlu dilakukan yakni terkait dengan penataan ulang pipa atau kabel bawah laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, menilai sudah sepatutnya masyarakat Kepri bisa mendapatkan banyak manfaat dari potensi daerah sendiri. Caranya dimulai dari Perda rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) sebagai jawaban detail permasalahan di atas.

Hal ini juga sudah dibahas dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi agar diambil langkah cepat terkait lego jangkar. "Jadi tadi diambil langkah-langkah cepat yang selama ini jadi bottle neck, salah satunya tentang lego jangkar," kata Menteri Edhy dalam siaran persnya, Jakarta, Jumat (3/7).

Dalam rapat tersebut Menteri Edhy sepakat agar pipa atau kabel bawah laut dirapikan. Tujuannya untuk menjaga kekayaan ekosistem laut, sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut.

Pemerintah Siapkan Lokasi Baru Kabel Bawah Laut Habis Kontrak

Sementara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, penataan pipa atau kabel bawah laut akan dilakukan di seluruh Indonesia. Dia memastikan pemerintah sudah menyiapkan lokasi bagi pipa atau kabel yang sudah habis masa kontraknya.

"Semua dulu pating sliwer, itu habis kontraknya dia harus diarahkan ke koridor yang sudah ditentukan, seluruh Indonesia. Salah satunya di Batam ini supaya tertib," papar Luhut

Dalam rapat koordinasi ini, Menko Luhut juga melibatkan pemerintah daerah untuk memaksimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, disepakati pemerintah akan memangkas 11 area lebih jangkar menjadi lima.

"Di Batam ini ada 11 lego jangkar yang tak jelas sekarang kita buat 3. Kemudian ada 2 lego jangkar yang sudah ada di pelabuhan itu juga kita aktifkan," jelas Menko Luhut.

Rapat koordinasi tentang labuh jangkar di Kepri juga dihadiri oleh Kepala Pushidros TNI AL, Laksda Harjo Susmoro, Plt Gubernur Kepri Isdianto dan sejumlah pejabat teras dari masing-masing lembaga.