Pemerintah Ajukan Pinjaman Rp 4,25 Triliun ke ADB Pulihkan Sulteng Pasca Gempa

Rabu, 1 Mei 2019 13:54 Reporter : Siti Nur Azzura
Pemerintah Ajukan Pinjaman Rp 4,25 Triliun ke ADB Pulihkan Sulteng Pasca Gempa Bilateral Meeting with Southeast Asian Department. ©Humas dan Informasi Publik Kementerian PPN/Bappenas

Merdeka.com - Pemerintah mengajukan pinjaman bantuan darurat Emergency Assistance Loan for Rehabilitation and Reconstruction (EARR) kepada Asian Development Bank (ADB) senilai USD 297,91 juta atau Rp 4,25 triliun, untuk merehabilitasi dan merekonstruksi Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) pasca gempa tahun lalu.

Nantinya, akan dibagi ke dalam dua proyek yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Kementerian Perhubungan. Di mana pinjaman sebesar USD 188,16 juta diajukan untuk membiayai rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur sosial dan sumber daya air di Sulteng, sementara pinjaman untuk proyek infrastruktur transportasi pelabuhan dan bandar udara bernilai USD 109,75 juta.

"Saat ini, proposal sedang dalam proses internal Pemerintah Indonesia dan menunggu persetujuan dari Kementerian Keuangan. Semoga dalam waktu dekat ini dapat diusulkan dan dinegosiasikan dengan pihak ADB," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro dalam acara Bilateral Meeting with Southeast Asian Department (SERD) ADB di Nadi, Fiji, melalui keterangan resminya, Rabu (1/5).

Bambang berharap kemitraan kemakmuran dengan ADB yang sudah terjalin dengan sangat baik selama ini dapat diperdalam dan ditingkatkan untuk mendukung pembangunan inklusif, berkelanjutan, dan inovatif Indonesia. Pihaknya akan mencari pendekatan yang lebih terprogram sesuai dengan sektor inti dan prioritas pemerintah untuk memastikan kemitraan kemakmuran jangka panjang.

Pemerintah Indonesia bersama dengan perwakilan ADB di Indonesia sedang berupaya merumuskan Country Partnership Strategy (CPS) 2020-2024 dan Country Operation Business Plan (COBP) 2020-2022. COBP terdiri dari pipeline berbagai proyek dari berbagai sektor yang mencerminkan kebutuhan pemerintah berdasarkan sektor prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Pipeline ini juga akan mengakomodasi kebutuhan pemerintah untuk RPJMN 2020-2024," imbuhnya.

Dalam COBP ini, sektor utama proyek adalah sektor energi (37 persen dari jumlah total pinjaman), diikuti sektor manajemen publik (20 persen), sektor finansial (11 persen), serta sektor pertanian dan sumber daya alam (11 persen). Sektor lainnya yang juga difokuskan dalam COBP ini adalah sektor air dan layanan perkotaan (7 persen), sektor pendidikan (6 persen), sektor transportasi (5 persen), dan sektor perlindungan sosial (3 persen).

Jalur pipeline COBP juga terdiri dari campuran sumber modal yang baik dan berimbang (a well balanced mix of modalities). Per periode 2020-2022, average project loans memiliki porsi sekitar 57 pesen dari total pipeline, policy-based loans sebesar 24 persen, dan result-based loans senilai 18 persen.

"Dengan semua potensi kerja sama di masa depan, kami berharap kemitraan antara Pemerintah Indonesia dan ADB akan membawa hasil yang lebih positif dan kongkrit untuk pembangunan di Indonesia dan membawa dampak yang lebih sejahtera bagi masyarakat Indonesia," tandasnya. [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini