Merdeka.com - Rencana Pemerintah Provinsi Bali yang akan membuka gerbang wisata tahap 3 pada 11 September 2020 mendatang, dipastikan tidak mulus. Mengingat upaya tersebut masih terganjal oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) no 11 tahun 2020, tentang pelarangan sementara kedatangan orang luar negeri masuk wilayah Indonesia.

Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan, Deputi Bidang Koordinasi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kosmas Harefa menyatakan, pemerintah tetap akan melihat dinamika yang terjadi, senantiasa melalui kajian mendalam dan terus berpegang pada prinsip kehati-hatian dalam membuat kebijakan.

"Permenkumham 11/2020 masih tetap berlaku, tetapi ada pengecualian tertentu, seperti medical urgent dan urusan penting yang lain, kita ikuti dinamika, tetapi kita masih akan pertimbangkan, yang pasti Kemenkumham akan merevisi sesuai dinamika. Kami bersama lintas kementerian/lembaga terkait tidak akan gegabah, dan saat ini pun lintas kementerian/lembaga lebih solid," ujarnya di Jakarta, Senin (10/8).

Sebelumnya, pada Jumat 31 Juli 2020, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Pemerintah Provinsi Bali, menggelar Deklarasi Program Kepariwisataan dalam Tatanan Kehidupan Bali Era Baru dan Digitalisasi Pariwisata Berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

Adapun, Bali dan pariwisata adalah dua entitas yang saling melekat dan tak terpisahkan. Dan, pariwisata merupakan salah satu bidang yang sangat diperhatikan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan penerimaan negara melalui pariwisata sangat tinggi, juga dapat menciptakan lapangan kerja.

Sebagai syarat mutlak untuk pembukaan wisata adalah penerapan protokol kesehatan di setiap destinasi wisata. "Seperti misalnya, Badan Otorita Borobudur (BOB) yang telah melaksanakan program pelatihan dan pendampingan, khusus penerapan protokol kesehatan di sektor parekraf," jelasnya.

Sementara terkait pengembangan Kaldera Toba yang sudah ditetapkan sebagai Unesco Global Geopark belum lama ini, Direktur Utama Badan BPODT, Arie Prasetyo mengungkapkan, pemerintah akan tetap fokus fokus kepada pembenahan amenitas, atraksi dan dukungan penuh kepada UMKM.

"Dengan adanya Unesco Global Geopark, fokus kita adalah konservasi dan pendidikan serta pengembangan masyarakat bisa ditingkatkan harapannya ini membawa dampak perekonomian bagi masyarakat setempat dengan adanya desa wisata dengan karakter kebudayaannya yang sangat kuat. Diharapkan kita sudah mempunyai blue print yang jelas untuk 25 tahun ke depan," ujarnya.