Merdeka.com - Polisi mengaku kesulitan untuk menangkap pelaku pembobol kartu kredit atau penipuan perdagangan atau belanja online. Saat ini disinyalir banyak website palsu yang bermodus belanja online dengan sistem transfer yang menipu masyarakat Indonesia.

"Seolah olah pelaku menjual barang di online, orang tertarik membeli uang kemudian ditransfer tapi barangnya tidak ada," ujar Kepala Unit Perbankan Direktorat Tindak Pidana Khusus Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Besar DJoko Purbohadijoyo di gedung Bank Indonesia, Jakarta, Kamis (5/7).

Dia mengatakan dengan hanya bermodal akses internet pelaku penipuan sudah bisa menggasak uang nasabah dengan mudahnya. "Bikin website sangat mudah saat ini seperti online trading," katanya. Pelaku online trading yang menipu didominasi menggunakan host name luar negeri dalam membuat website.

Djoko menegaskan Indonesia saat ini sangat minim regulasi untuk mengantisipasi kejahatan seperti ini. "Kita bisa lihat website Jepang, China kan dari sini. Jadi ada celah celah, kita bisa buka website tapi mereka tidak bisa ditindak," ungkapnya. 

Polisi, lanjut dia, sulit menangkap pelaku pembobolan atau penipuan belanja online terutama orang asing karena berkaitan dengan kedaulatan negara, walaupun ada kerja sama antar kepolisian. "Tapi tetap harus meminta izin jika ingin memproses penjahat di negara lain. kita tidak bisa sembarang tangkap, kan kita harus izin," katanya.

Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter mencatatkan, pada bulan Mei 2013 saja, tercatat telah terjadi 1.009 kasus pembobolan (fraud) yang dilaporkan dengan nilai kerugian mencapai Rp 2,37 miliar.

Kejahatan kartu kredit yang paling banyak terjadi adalah pencurian indentitas dan card not present (CNP). Dengan jumlah kasus pencurian identitas sebanyak 402 kasus dan CNP 458 kasus dengan nilai masing masing Rp 1,14 miliar dan Rp 545 juta yang dialami 18 penerbit. 

Saat ini, peringkat pembobolan kartu kredit di Indonesia berada pada posisi kedua terendah dibandingkan negara lain di wilayah Asia Pasifik. Sedangkan berdasarkan data Visa, peringkat fraud Indonesia berada pada posisi ketiga terendah dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara.