Merdeka.com - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengalokasikan pembiayaan investasi tahun anggaran 2021 mencapai Rp184,46 triliun. Anggaran itu lebih rendah dari alokasi pada 2020 yang mencapai sebesar Rp257,1 triliun.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati mengatakan, anggaran tersebut akan diberikan kepada enam pos. Pertama yakni untuk mendukung sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas melalui anggaran pendidikan sebesar Rp66,4 triliun.

Di mana anggaran itu, digunakan untuk BLU LPDP Rp20 triliun, dana abadi penelitian Rp3 triliun, dana abadi kebudayaan Rp2 triliun, dana abadi perguruan tinggi Rp4 triliun, serta cadangan pembiayaan pendidikan Rp36,4 triliun.

Kedua, pembiayaan investasi diberikan untuk akselerasi pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar Rp26,27 triliun. Anggaran itu terdiri dari PT PLN sebesar Rp5 triliun, PT Hutama Karya Rp6,2 triliun, PT PAL Rp1,3 triliun, PT Pelindo III Rp1,2 triliun, PT ITDC Rp47 miliar, PT KIW Rp98 miliar, dan BLU LMAN Rp11,12 triliun

"Ketiga untuk mendorong Program ekonomi nasional kita memberikan alokasi untuk LPEI yang memang kinerja untuk beberapa tahun terakhir waktu kita lihat non performing yang meningkat diperlukan untuk tetap bisa menjaga peranan. Artinya sekarang kita juga mintakan di dalam PEN adalah untuk memberikan penjaminan maka dilakukan sebesar Rp5 triliun," bebernya dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI, Senin (8/2).

Bendahara Negara itu melanjutkan, pembiayaan investasi 2021 keempat akan diarahkan untuk penguatan kelembagaan dan dukungan pembiayaan bagi UMKM, Umi dan MBR. Adapun anggaran dukungan kelembagaan dan pemberdayaan kepada kelompok ini ini sebesar Rp40,87 triliun.

Anggaran itu terdiri dari PT BPUI sebesar Rp20 triliun, PT SMF Rp2,25 triliun, BLU PPDPP Rp16, l62 triliun, dan BLU PIP Rp2 triliun.

Selanjutnya pemerintah juga menyiapkan pembiayaan investasi untuk meningkatkan peran serta Indonesia di dunia internasional yakni mencapai Rp2,92 triliun. Adapun sebesar Rp2 triliun untuk LDKPI dan Rp 920 miliar dalam mendukung diplomasi internasional dan investasi pada lembaga keuangan internasional.

"Sedangkan untuk pemulihan ekonomi nasional ada program PEN Rp43 triliun di mana Rp10 triliun adalah dalam bentuk program pinjaman kepada daerah dan Rp33 triliun adalah cadangan pembiayaan," jelas dia.