Merdeka.com - Kementerian BUMN diminta menjelaskan lebih transparan alasan pencopotan Elia Massa Manik sebagai Direktur Utama PT Pertamina. Tidak adanya alasan yang jelas dari pemerintah menyebabkan multitafsir di masyarakat dan di mata investor.

"Semua itu ada aturannya, bagaimana cara mengelola BUMN, bagaimana pemberhentian dan pengangkatan. Tingal pemerintah atau menteri BUMN, apa penyebab akhirnya diganti?," ucap Direktur Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati di Jakarta, Senin (23/4).

Enny menegaskan, Pertamina adalah perusahaan milik negara, bukan sekadar perusahaan punya pemerintah.

"Sepanjang pergerakannya untuk kepentingan rakyat, kenapa Elia diganti. Apa misalnya Elia tidak membawa Pertamina tidak semakin maju atau gagal?," tanya Enny.

Terkait harga BBM, kata Enny, pemerintah memang memiliki wewenang menetapkan harganya, tapi untuk pelaksanaannya, Pertamina juga berhak memberi perhitungan mengenai harga BBM untuk masyarakat.

Di bawah kepemimpinan Elia, Pertamina memenuhi target BBM satu harga di 54 titik. Atas keberhasilan itu, Pertamina jadi satu-satunya BUMN yang mendapat ucapan selamat dari Presiden Jokowi saat berulangtahun pada Desember 2017.

"Tidak ada penjelasan transparan dan bukti sehingga banyak multitafsir. Apalagi ini tahun politik dan ini menjadi liar, menjadikan keragu-raguan kepercayaan investor. Kok jadi kebijakan kebijakannya mengikuti takdir elite politik. Sehingga kalau itu dipahami di interpretasi dunia usaha, ini kontra produktif. Harapan kita menciptakan iklim kondusif."

Sama halnya dengan kasus tumpahan minyak di Balikpapan, menurut Enny, penanganannya juga belum tentu harus berbuntut pada dicopotnya Elia Massa Manik sebagai Dirut BUMN. Dan ini harusnya menunggu hasil investigasi pihak terkait.

"Menurut saya pergantian wajar, dirut BUMN diganti wajar. Tapi harus ada penjelasan objektif. Kalaupun diganti harus membawa BUMN lebih baik. Ini tidak boleh mengorbankan kepentingan negara."

"Atau karena tumpahan Balikpapan? Apakah kesalahan dirut yang tidak mampu mendelegasikan bawahannya dan sebagainya dan harus ada hasil audit dulu ada keputusannya," tutup Enny.