Merdeka.com - Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) sebagai dukungan pembiayaan APBN 2021 terus dilakukan. Hingga 15 Oktober 2021, ia menyebutkan pembelian SBN oleh BI di pasar perdana tersebut mencapai angka Rp 142,74 triliun.

“yang terdiri dari Rp 67,28 triliun melalui mekanisme lelang utama dan Rp75,46 triliun melalui mekanisme Greenshoe Option (GSO),” katanya dalam Konferensi Pers KSSK, Rabu (27/10).

Selain itu, dari sisi makroprudensial, BI juga melanjutkan kebijakan makroprudensial akomodatif dengan mempertahankan beberapa aspek yang mencakupnya. Diantaranya rasio Countercyclical Capital Buffer (CcyB) sebesar 0 persen.

Lalu, rasio Intermediasi Makroprudensial pada kisaran 84-94 persen. serta Rasio Penyangga Likuiditas Makroprudensial sebesar 6 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 6 persen dan PLM Syariah sebesar 4,5 persen dengan fleksibilitas repo sebesar 4,5 persen.

“Selain itu, BI melanjutkan pelonggaran ketentuan Uang Muka Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru, serta melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) Kredit atau Pembiayaan Properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk bank yang memenuhi NPL/NPF tertentu,” paparnya.

Sementara itu, kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) juga diperkuat dengan pendalaman asesmen transmisi SBDK dan suku bunga kredit baru per sektor/subsektor ekonomi.

Implementasi BI-FAST

Lebih lanjut, Perry menuturkan dari sisi sistem keuangan, BI menetapkan implementasi digitalisasi sistem pembayaran BI-FAST tahap pertama sejak pekan kedua Desember 2021.

“BI-Fast adalah infrastruktur pembayaran ritel dengan nilai sampai dengan 250 juta yang terus menerus bekerja 24 jam per 7 hari. Sertamerta real time dan dengan biaya yang murah 2500 rupiah ke nasabah, dari BI ke perbankan hanya 19 rupiah, ini adalah dedikasi kami bersama industri untuk mengakselerasi digitalisasi ekonomi keuangan secara nasional,”

Dengan mendorong akselerasi perluasan merchant QRIS, serta memperkuat koordinasi kebijakan dengan Pemerintah terkait pelaksanaan uji coba digitalisasi bansos dan elektronifikasi transaksi Pemerintah untuk mendorong realisasi belanja Pemerintah, serta memperpanjang masa berlaku kebijakan Kartu Kredit.

“22 bank telah siap untuk mengimplementasikan BI-FAST, kami mengajak bank dan lembaga non bank untuk ikut dalam mengimplementasikan BI-FAST,” katanya.

Di bidang kebijakan internasional, BI mengakselerasi implementasi penggunaan Local Currency Settlement (LCS) dalam memfasilitasi perdagangan dan investasi dengan negara mitra melalui penguatan sinergi bersama Pemerintah, KSSK, perbankan, dan dunia usaha.