Pembelaan Bos Bulog Dituding Salurkan Beras Tak Laik Konsumsi untuk Bansos
Merdeka.com - Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mempertanyakan kebenaran beras tidak laik konsumsi dari Badan Urusan Logistik (Bulog) yang dibagikan dalam rangka bantuan sosial dari pemerintah. Hal itu diungkapkan anggota Komisi IV DPR, Anggia Ermarini kepada Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI.
"Banyak informasi yang kami terima, beras yang diterima masyarakat ini sudah tidak laik dikonsumsi," kata Anggia dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IV DPR RI dengan Perum Bulog, Jakarta, Selasa (18/5).
Semula, kata Anggia, beras tersebut banyak diterima masyarakat ibukota yang mendapatkan bantuan sosial. Namun beras tersebut kini ditemukan di Indonesia bagian Timur yang juga mendapatkan bantuan sosial.
"Banyak info ini katanya dikirim ke Indonesia bagian Timur. Apa memang beras yang tidak laik ini hanya untuk dimakan masyarakat Indonesia Timur," kata dia.
Menanggapi itu, Buwas alias Budi Waseso menjelaskan beras yang disalurkan kepada masyarakat tersebut bukanlah beras yang tidak laik konsumsi. Hanya saja beras yang disalurkan merupakan cadangan pemerintah yang terdahulu.
Asal Beras dari Padang yang Menyukai Jenis Pera
Beras impor tersebut disimpan Bulog di tiga pelabuhan yakni Jakarta, Jawa Timur dan Medan. Selain itu, ada juga beras yang dikirim dari Padang. Dia mengatakan beras dari Sumatera Barat ini memang jenisnya pera.
Ini menyesuaikan dengan selera masyarakat di Padang yang lebih menyukai beras pera. Namun karena kebutuhan di Padang sudah cukup banyak, maka beras ini disalurkan kepada masyarakat di Indonesia Timur.
"Beras pera ini dikonsumsi di Padang tapi karena sudah cukup kebutuhannya makanya ini diamankan buat digeser, salah satuya buat masyarakat di wilayah Timur," kata dia.
Maka dari itu, dia menegaskan beras yang disalurkan Bulog untuk masyarakat di Indonesia Timur bukanlah beras yang tidak laik konsumsi. Melainkan beras dengan jenis pera hasil impor beras beberapa waktu lalu.
"Jadi bukan berarti berasnya tidak laik," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Usai Pencoblosan, Bulog Kembali Salurkan Bansos Beras 10 Kg di Bogor
Penghentian penyaluran bansos beras dilakukan untuk menghindari politisasi terhadap program pemerintah.
Baca SelengkapnyaBeras Bulog Ditempel Stiker Prabowo-Gibran, Wapres Minta Bawaslu Selidiki Dugaan Politisasi
Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan.
Baca SelengkapnyaBulog Kembali Salurkan Bantuan Pangan Beras Usai Masa Tenang Pemilu 2024
Direktur Utama Perum BULOG Bayu Krisnamurthi memantau langsung Penyaluran Bantuan Beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor (15/2).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
Keberhasilan Bulog menyalurkan Bantuan Pangan Beras pada tahun 2023 kembali dilanjutkan dengan penyaluran program yang sama untuk tahun 2024.
Baca SelengkapnyaBulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Jelaskan Duduk Perkara Beras SPHP Memuat Stiker Capres Tertentu
Bayu menjelaskan bahwa SPHP merupakan program pemerintah melalui Badan Pangan Nasional yang dilaksanakan oleh Bulog dalam rangka menjaga stabilitas harga beras.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog Tinjau Kondisi Panen Padi di Kawasan Blora
Dirut Bulog Bayu Krisnamurthi bersama Bupati Blora Arief Rohman tinjau kondisi hamparan persawahan di daerah sentra produksi Kabupaten Blora.
Baca SelengkapnyaBulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional kembali menugaskan Bulog untuk melanjutkan penyaluran bantuan pangan beras tahun 2024.
Baca SelengkapnyaDirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Baca Selengkapnya