Merdeka.com - Ketua Institut Studi Transportasi (INSTRAN) Jakarta, Ki Darmaningtyas mengatakan, kebijakan gratis pajak mobil baru tidak mendukung keberlanjutan dampak positif pandemi terutama di bidang lingkungan. Darmaningtyas mengatakan, selama pandemi, kondisi udara di Jakarta mengalami perbaikan karena pembatasan aktivitas fisik.

Konsumsi bahan bakar minyak (BBM) turun 25 persen secara nasional dan turun hingga 50 persen saat PSBB diberlakukan. "Tingkat kemacetan juga turun sehingga Jakarta keluar dari kota termacet, meskipun ukurannya sama-sama dalam kondisi pandemi. Penggunaan sepeda juga meningkat," ujarnya dalam diskusi INDEF, Minggu (21/2).

Harapan masyarakat setelah pandemi, kondisi yang baik ini akan terjaga. Seperti jalanan yang tidak macet, udara yang semakin bersih, semakin banyak orang menggunakan sepeda, konsumsi BBM rendah dan angka kecelakaan yang turun.

"Namun adanya kebijakan ini, menurut kami merupakan bentuk kebijakan yang inkonsisten," kata Darmaningtyas.

Bila pajak mobil digratiskan, tentu masyarakat yang memiliki dana akan membeli mobil tersebut. Imbasnya, kemacetan akan semakin padat hingga polusi udara akan semakin pekat.

Dirinya berpendapat, harusnya pemerintah dapat melakukan refleksi dalam pembangunan transportasi untuk tetap menjaga sisi positif pandemi, bukan justru membuat kebijakan yang fokus ke sektor yang dihantam pandemi saja.

Apalagi, hasil riset Continuum Data Indonesia menyebutkan 72 persen masyarakat antusias dan menyambut positif relaksasi ini. Hal ini terlihat dari jumlah pencarian tentang harga mobil yang meningkat di mesin pencari, mengindikasikan masyarakat memiliki keinginan untuk membeli mobil anyar.

"Pandemi ini kesempatan bagi kita untuk refleksi. Tapi sepertinya pejabat-pejabat kita tidak merasa kalau ini momentum untuk refleksi kebijakan kemarin," tandasnya.

Berikut Ketentuan dan Jenis Mobil yang Bakal Mendapat Pembebasan Pajak Penjualan

Pemerintah resmi memberikan insentif fiskal berupa Penurunan Tarif PPnBM untuk kendaraan bermotor. Upaya ini dilakukan untuk mendongkrak industri manufaktur yang sempat lesu akibat pandemi Covid-19. Sektor manufaktur sendiri memberikan kontribusi kepada PDB sebesar 19,88 persen.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan insentif penurunan PPnBM untuk kendaraan bermotor pada segmen kendaraan dengan cc < 1500 yaitu untuk kategori sedan dan 4x2. Hal ini dilakukan karena Pemerintah ingin meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan local purchase kendaraan bermotor di atas 70 persen.

Relaksasi PPnBM, menurutnya, dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan memberikan jumpstart pada perekonomian. "Harapannya dengan insentif yang diberikan bagi kendaraan bermotor ini, konsumsi masyarakat berpenghasilan menengah atas akan meningkat, meningkatkan utilisasi industri otomotif dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama tahun ini," kata dia dalam pernyataanya, Jumat (12/2).

Apalagi stimulus khusus juga diberikan di sejumlah negara lain di dunia untuk industri otomotif selama pandemi. Beberapa di antaranya adalah pengurangan pajak penjualan sebesar 100 persen untuk CKD (mobil yang dirakit di dalam negeri) dan potongan hingga 50 persen untuk CBU (mobil yang dirakit di negara asalnya) yang dilakukan oleh Malaysia.

Pemberian insentif ini akan dilakukan secara bertahap selama 9 bulan, di mana masing-masing tahapan akan berlangsung selama 3 bulan. Insentif PPnBM sebesar 100 persen dari tarif akan diberikan pada tahap pertama, lalu diikuti insentif PPnBM sebesar 50 persen dari tarif yang akan diberikan pada tahap kedua, dan insentif PPnBM 25 persen dari tarif akan diberikan pada tahap ketiga.

Besaran insentif ini akan dilakukan evaluasi setiap 3 bulan. Instrumen kebijakan akan menggunakan PPnBM DTP (ditanggung pemerintah) melalui revisi Peraturan Menteri Keuangan (PMK), yang ditargetkan akan mulai diberlakukan pada 1 Maret 2021.

Selain itu, pemberian insentif penurunan PPnBM perlu didukung dengan revisi kebijakan OJK untuk mendorong kredit pembelian kendaraan bermotor, yaitu melalui pengaturan mengenai uang muka (DP) 0 persen dan penurunan ATMR Kredit (aktiva tertimbang menurut risiko) untuk kendaraan bermotor, yang akan mengikuti pemberlakuan insentif penurunan PPnBM ini.

Reporter: Athika Rahma

Sumber: Liputan6