Merdeka.com - Direktur PT Garam (Persero) Budi Sasongko menyatakan telah meminta rekomendasi kepada Bupati Kupang terkait masalah sengketa 225 hektare lahan untuk pengembangan sentra garam di Nusa Tenggara Timur (NTT). Permintaan tersebut kini dalam tahap menunggu penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi.

"Rekomendasi sudah kita ajukan ke Bupati, dan dalam proses untuk diterbitkan HGU oleh BPN Provinsi," tuturnya di Kupang, NTT, Selasa (15/8).

Budi menambahkan, program pengembangan sentra garam di Provinsi NTT harus jelas secara regulasi, untuk mengurangi benturan yang terjadi dengan adat di sana atau ulayat.

"Ya menurut saya kendalanya harus clear dulu supaya menghindari kita dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan rakyat. Pertimbangan bupati barangkali masih memandang itu ulayat, kita ikuti saja apa yang direkomendasi bupati, jika diberikan ulayat dengan model dengan rakyat kita bersyukur," ujar Budi.

Sementara itu, potensi pengembangan sentra garam di Desa Bipolo dan Nunkurus Kabupaten Kupang NTT tersebut terbilang besar yakni mencapai 370 hektar (ha). Selain itu, garam produksi Bipolo pun dapat digunakan untuk kepentingan konsumsi maupun industri.

"Potensinya besar lebih 370 ha, kita hanya diberi 225 ha. Nah yang diproduksi di Bipolo ini konsumsi dan industri bisa. Kan mesin sudah canggih sekarang," tandasnya.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6.com