Pembebasan Lahan Ibu Kota Baru Terganjal Status Kawasan Hutan

Merdeka.com - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengakui belum bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di lokasi Ibu Kota Baru, Kalimantan Timur. Sebab sejauh ini, lahan dijadikan lokasi ibu kota masih berstatus sebagai kawasan hutan.

Direktur Pengadaan Lahan Kementerian ATR/BPN, Arie Yuriwin, mengatakan untuk membebaskan lahan di ibu kota pihaknya tidak bisa bekerja secara sendiri. Untuk itu, pihaknya juga mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terlebih dahulu mengurus dan mengubah statusnya. Setelah mampu merubah status lahan kawasan kehutanan, barulah pihaknya bisa mengeksekusi lahan tersebut.

"Kan di kawasan kehutanan nanti kalau setelah dikeluarkan menjadi areal penggunaan tanah baru BPN masuk. Sekarang kan masih kawasan hutan," ujarnya saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Jakarta, Kamis (3/10).

Sementara, sambil menunggu diubahnya status lahan tersebut, pihaknya akan menghitung anggaran yang akan digunakan untuk membebaskan lahan tersebut. Lantaran kawasan ibu kota baru 80 persen diantarannya akan memakai tanah milik negara yang diberikan kepada pengusaha dengan status Hutan Tanaman Industri (HTI). Sedangkan 20 persen sisanya merupakan lahan milik warga.

Rencananya, anggaran untuk pembebasan lahan pemindahan ibu kota ini baru akan disiapkan pada 2020. Meskipun begitu, dirinya belum bisa menyebutkan berapa jumlah anggaran yang akan dibutuhkan untuk membebaskan 20 persen lahan milik masyarakat. "Nanti 2020 lah kami siapkan anggarannya. Aku tidak hafal yaa," tandasnya.

Sebagai informasi saja, pemerintah akan memulai pembangunan ibu kota baru pada 2020 mendatang. Adapun tanah yang akan disiapkan yakni 180 ribu hektare lahan di kawasan ibu kota baru. Dari jumlah tersebut, mayoritas tanahnya berstatus hutan.