Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Akan Dilanjutkan Sampai Surabaya

Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mengalami keterlambatan pekerjaan selama setahun. Selain itu, rencana terbaru, proyek tersebut akan dilanjutkan hingga Surabaya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi agar lebih ekonomis sehingga didorong berkelanjutan tidak berhenti di Bandung saja.

"Ada keterlambatan (proyek) selama 1 tahun. Oleh karena itu, arahan Presiden, agar lebih ekonomis, untuk didorong kelanjutan proyek tidak hanya berhenti di Bandung tapi sampai Surabaya," kata Menko Airlangga dalam konferensi pers, Jumat (29/5).

Dia menyebut pemerintah menyadari butuh suntikan modal besar untuk proyek ini. Maka dari itu, pihaknya mengusulkan untuk menggandeng konsorsium baru. Presiden Jokowi, kata Menko Airlangga, mengusulkan konsorsium dari Jepang.

"Diusulkan agar konsorsium bisa ditambah dari konsorsium dari Jepang," kata Menko Airlangga.

Pembangunan Sempat Tertunda 2 Pekan

Sebelumnya diketahui, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) per 2 Maret 2020 lalu telah meminta PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk menunda pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung selama 2 pekan. Keputusan tersebut diambil lantaran proyek tersebut jadi biang kerok banjir di Tol Jakarta-Cikampek.

Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan, Komite Keselamatan Konstruksi (K2) telah mengevaluasi proyek tersebut dan memberikan beberapa catatan kepada KCIC.

Guna memantau apakah pihak KCIC telah melakukan perbaikan seperti yang diminta, Komite K2 akan kembali mengecek hal tersebut pada Jumat besok. Sementara putusan final apakah proyek tersebut bisa kembali berjalan akan ditentukan pada Minggu.

"Tadi sudah bertemu dengan KCIC-nya menyampaikan program-program. Dari kita ada beberapa catatan. Mereka sudah melakukan beberapa perbaikan, tapi kita meminta ada beberapa hal yang menjadi perhatian. Dan nanti Jumat kita cek, apakah di-hold atau dirilis. Dua minggu itu sampai hari Minggu," ungkapnya di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (10/3).

Adapun beberapa permintaan yang diajukan kepada KCIC antara lain bagaimana pengaturan aliran air, pembersihan ruas jalan, management konstruksi, pengaturan truk keluar-masuk, masalah pagar, hingga proteksi agar orang dari luar tidak keluar-masuk lokasi proyek.