Pembangunan Ibu Kota Baru Butuh Investasi Rp466 Triliun, Buat Apa Saja?
Merdeka.com - Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga memperkirakan pembangunan ibu kota negara, atau IKN Nusantara secara total membutuhkan investasi Rp466 triliun.
Danis mengatakan, kebutuhan investasi itu terbagi sebanyak 20 persen berasal dari APBN, dan sisa 80 persen dari kerja sama dengan pihak swasta. Dana tersebut bakal disalurkan untuk pekerjaan konstruksi di ibu kota baru, termasuk pemanfaatan barang milik negara (BMN) dan aset-aset yang ada.
"Kebutuhan investasi untuk sementara sebesar Rp466 triliun, 20 persen dari APBN, 80 persen dari non-APBN, bisa swasta, BUMN, kerja sama," jelas Danis di Balikpapan, Kalimantan Timur, Sabtu (14/1).
Kerja sama investasi tersebut, ada yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, Danis menyebut beberapa sudah didanai oleh APBN ataupun terkontrak lewat skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Untuk jangka menengah, pemerintah juga sudah berkolaborasi pendanaan dengan BUMN dan pihak swasta untuk beberapa proyek, semisal pembuatan fasilitas pendidikan dan kesehatan.
"Kemudian bisa saja bangunan komersial, mal, hotel, perkantoran, rumah tapak komersial. Cara-caranya bisa sewaan dan lain-lain. Ada juga yang berkaitan dengan bandar udara, pelabuhan laut, terminal angkutan umum, investasi tenaga listrik," paparnya.
Merujuk catatan milik Danis, swasta dipersilakan masuk membangun IKN Nusantara melalui dua skema, yakni pemanfaatan lahan dalam bentuk aset barang milik negara (BMN), serta pemanfaatan lahan sebagai aset dalam penguasaan (ADP).
Dalam pemanfaatan lahan BMN, swasta bisa terlibat lewat skenario sewa (semisal untuk pelayanan kepentingan umum, penyelenggaraan pendidikan) dengan jangka waktu kerjasama paling lama 10 tahun dan bisa diperpanjang.
Kemudian, melalui kerja sama pemanfaatan (KSP) seperti untuk bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, kilang, instalasi tenaga listrik. Masa kontraknya untuk barang non-infrastruktur maksimal 30 tahun, serta infrastruktur 50 tahun dan bisa diperpanjang.
Sementara untuk skema bangun serah guna/bangun guna serah (BSG/BGS) ditujukan pada bangunan dan fasilitas bagi penyelenggaraan pemerintahan negara untuk kepentingan pelayanan umum. Jangka waktunya paling lama 30 tahun dan tidak dapat diperpanjang.
Kemudian, lewat skema kerjasama penyediaan infrastruktur, dengan prioritas proyek program penyediaan infrastruktur, untuk masa kontrak 50 tahun dan dapat diperpanjang.
Sedangkan terkait pemanfaatan lahan IKN bagi ADP, kontrak kerjasamanya bisa dilakukan melalui skema build operator transfer (BOT), pengalihan hak guna bangunan (HGB), dan pengalihan sertifikat hak milik (SHM).
Terkait BOT, ditujukan untuk infrastruktur sosial seperti sarana pendidikan dan fasilitas kesehatan, dengan jangka waktu kerjasama sesuai perjanjian berdasarkan umur aset dan kelayakan yang wajar.
Lalu, pengalihan HGB bisa dilakukan lewat sewa jangka panjang dan jual. Contoh proyeknya untuk bangunan komersial semisal mal, hotel, services apartemen, hingga kawasan perkantoran BUMN/swasta. Jangka waktunya sesuai perjanjian dengan kepastian perpanjangan (80 tahun dan dapat diperpanjang).
Terakhir, terkait pengalihan SHM untuk rumah komersial dan apartemen. Namun, Liputan6.com hingga berita ini naik belum mendapat penjelasan detil terkait skema jangka waktu kerjasamanya.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
IKN Habiskan Rp68,59 T Duit APBN untuk 89 Paket, Ini Rinciannya
Penggunaan APBN untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara mencapai Rp68,59 triliun.
Baca SelengkapnyaJadi Kuli Pemotong Rumput di Malaysia, Pasutri TKI Ini Berhasil Bangun Rumah Mewah Bak Istana di Kampung Halaman
Ada bangunan megah nan mewah di perkampungan Madura. Bangunan berlantai dua itu menelan biaya hingga miliaran rupiah.
Baca SelengkapnyaSoal Pembangunan IKN, Anies Lebih Pilih Perbaiki Jalan dan Kelas Rusak di Kalimantan
Anies menilai dana yang dipakai untuk membangun IKN akan sangat bermanfaat ketika dipakai untuk membangun ruang kelas hingga jalan rusak di Kalimantan
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Investasi Masuk ke IKN Nusantara Ditarget Capai Rp100 Triliun di 2024
Hingga saat ini, investasi yang sudah masuk dalam pembangunan IKN Nusantara mencapai Rp47,5 triliun.
Baca SelengkapnyaUang Negara Disiapkan untuk Bangun Ibu Kota Nusantara Mencapai Rp39 Triliun di 2024
Realisasi klaster infrastruktur per 29 Februari telah menghabiskan Rp0,4 triliun. Hal ini untuk pembangunan gedung di Kawasan Istana Negara dan lainnya.
Baca SelengkapnyaMenteri Bahlil: Ada Investor Asing Masuk IKN Bawa Uang Rp50 Triliun
Pemerintah akan membuka investasi untuk asing di IKN pada tahap kedua.
Baca SelengkapnyaUniknya Rumah Batak Karo Siwaluh Jabu, Berbahan Kayu dan Bikin Penghuninya Tak Kepanasan
Terdapat sejumlah tahapan pembangunan rumah Siwaluh Jabu yang dibantu dukun.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaKonsep Cak Imin Bangun 40 Kota Selevel Jakarta, Pakai Anggaran IKN Rp400 Triliun
Seharusnya kalau itu dibagi rata ke 40 Kota di Indonesia dalam waktu lima tahun bisa akan bisa menjadikan kota lain selevel Jakarta.
Baca Selengkapnya