Merdeka.com - Pemerintah menegaskan rencana penyatuan zona waktu di Indonesia secara resmi dibatalkan. Alasannya kajian tersebut sulit diterapkan saat ini.

"Batal. Sudah tidak laku juga. Banyak yang lebih penting kayaknya," ujar Deputi Kementerian Koordinator Perekonomian Lucky Eko Wuryanto saat ditemui di Hotel Four Season, Jakarta, Rabu (30/1).

Dia menegaskan pemerintah tidak ingin membuang waktu membahas wacana yang tidak mendapat respon baik dari masyarakat. "Bukan karena kendala teknis. Jadi daripada membuat diskusi yang tidak jelas mending ya sudahlah (tidak usah)," tuturnya.

Sebelumnya Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) menyatakan penyatuan zona waktu bermanfaat dalam bidang pendidikan seperti penggunaan e-education. Sementara untuk aspek birokrasi, diyakini jam kerja PNS yang bisa lebih panjang secara kualitas.

"Karena mereka di seluruh pelosok Indonesia bisa lebih banyak bertemu secara online atau koordinasi dari Sabang sampai Merauke," katanya Kepala Divisi Humas dan Promosi KP3EI Edib Muslim.