Merdeka.com - Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyebutkan pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) sudah mencapai 70 persen. Penyelesaian RUU ini memang cukup alot, mengingat banyak pihak yang terkait. Terutama kebijakan dari sisi pekerja yang banyak mendapatkan kritik.

"Pembahasan UU cipta kerja sudah mencapai 70 persen. Sudah disampaikan di pidato ketua DPR, cipta kerja akan dibahas dan ditargetkan bisa selesai dalam masa sidang ini," ujar Menko Airlangga dalam Konferensi Pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8).

Menurutnya, dengan progres yang telah mencapai 70 persen ini, beberapa isu krusial sudah disepakati. Baik terkait ketenagakerjaan, antara tripartit pekerja, pengusaha dan pemerintah dalam rapat yang dipimpin Menaker.

Omnibus Law Tarik Investasi Masuk RI

Di sisi lain, Menko Airlangga mengatakan UU ciptaker ini akan memangkas obesitas regulasi yang selama ini menghambat investasi. Sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih cepat jika investasi dapat segera masuk dengan aturan yang lebih efisien.

"Investasi dan kaitannya dengan UU cipta kerja, tentu yang ingin diselesaikan ciptaker adalah obesitas regulasi. Ini akan jadi kesempatan untuk pemulihan ekonomi dan percepatan penguatan reformasi atau transformasi perekonomian," kata Menko Airlangga.

UU Ciptaker ini, lanjut Menko Airlangga, juga mencakup perizinan terkait UMKM beserta kepastian hukumnya. "Kita berharap dengan diselesaikannya UU Ciptaker dan dengan tradewar, diharapkan ada inflow dari FDI yang bisa masuk dari negara-negara yang ingin melakukan investasi dengan melihat domestik market Indonesia dan tersedianya resource atau bahan baku di RI terkait global value chain."

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6