Peluang dan Tantangan Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran RI ke Arab Saudi

Senin, 22 Agustus 2022 15:23 Reporter : Merdeka
Peluang dan Tantangan Penempatan Satu Kanal Pekerja Migran RI ke Arab Saudi Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah. ©2022 Merdeka.com

Merdeka.com - Indonesia dan Arab Saudi telah menyepakati Technical Arrangements, yang berfungsi sebagai pengaturan teknis pilot project Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) secara terbatas bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), pada 11 Agustus 2022 lalu.

"Dokumen TA SPSK Indonesia-Arab Saudi ini menciptakan 3 peluang, terkait penempatan kembali PMI ke Timur Tengah," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam Rapat Kerja dengan Komisi IX DPR RI, Senin (22/8).

Peluang pertama, meningkatkan perlindungan PMI karena kontrak kerja antara PMI dan pemberi kerja berbadan hukum. Jika terdapat masalah kerja, maka mudah untuk melacak dan menghubunginya.

Kedua, sistem penempatan satu kanal dapat meminimalisir penempatan PMI secara non procedural. Ketiga, dengan adanya memorandum tersebut membika peluang kesemoatan kerja layak bagi pencari kerja yang berminat bekerja di Arab Saudi.

Meskipun TA SPSK Indonesia-Arab Saudi terbatas pada penempatan PMI di sektor domestik Arab Saudi. Sebenarnya terdapat potensi penempatan pekerja profesional Indonesia di negara tersebut seperti tenaga kesehatan khususnya perawat dan bidan.

Lalu, tenaga pelayanan umum seperti barista, chef, cleaning service. Kemudian, hospitality (spa Therapist), supir bus, dan teknisi otomotif. "Ini disampaikan pada waktu penandatanganan TA tersebut," ujarnya.

Di samping itu ada tantangan dan rencana aksi untuk menindaklanjuti penandatanganan TA SPSK tersebut. Di antaranya, diperlukan pertemuan teknis secara berkala untuk mempercepat integrasi SPSK Indonesia (SIAPkerja) dan Arab Saudi (Musanet) yang direncanakan dapat diselesaikan dan dioperasikan pada akhir bulan September 2022.

"Kita masih punya waktu untuk mengimplementasikan TA ini," ujarnya.

Selain itu, Kemenaker juga membutuhkan sosialisasi TAS SPSK Indonesia-Arab Saudi kepada masyarakat dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti Pemerintah, masyarakat sipil, dan pelaku usaha (P3MI).

Tak hanya itu saja, juga diperlukan bimbingan teknis operasionalisasi sistem untuk P3MI dan operator pada perwakilan RI di Riyadh dan Jeddah. Diperlukan juga pelatihan bagi calon PMI yang akan bekerja di Arab Saudi melalui proyek percontohan TA SPSK Indonesia-Arab Saudi.

Kemudian, diperlukan langkah-langkah untuk menjaga dan memantau komitmen Arab Saudi dalam menghentikan kebijakan konversi visa bagi WNI menjadi visa kerja pada sektor domestik di Arab Saudi. Terakhir, diperlukan penguatan peran petugas imigrasi pada tempat pemeriksaan akhir di embarkasi dalam rangka pencegahan PMI yang tidak sesuai dengan prosedur.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Waspada, 3 Ciri Modus Penipuan Lowongan Kerja bagi WNI di Hong Kong
CEK FAKTA: Tidak Benar BP2MI Bagikan Bantuan Rp150 Juta untuk Pekerja Migran
Penyalur PMI Ilegal ke Kamboja Diburu, Polda Sumut Koordinasi dengan Bareskrim
Pekerja Migran Tuntut Malaysia Hentikan Kekerasan di Pusat Tahanan Imigrasi
BP2MI: Ratusan WNI di Kamboja Mendapat Kekerasan selama Penyekapan
Coba Menyeberang ke Malaysia Lewat Pelabuhan Tikus, 10 WNI dan 1 WNA Ditangkap

Komentar Pembaca

Ingatlah untuk menjaga komentar tetap hormat dan mengikuti pedoman komunitas kami

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini

Opini