Merdeka.com - Pengamat Ekonomi IndiGo Network, Ajib Hamdani menilai, kelonggaran-kelonggaran diberikan pemerintah selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) masih kontra produktif dengan pergerakan orang dan uang di masyarakat.

Dia mencontohkan, seperti halnya pusat perbelanjaan yang diperbolehkan beroperasi dengan disertai wajib vaksin. Namun pemerintah sama sekali tidak menyediakan infrastruktur dan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat umum tersebut.

"Sehingga pemerintah itu memberikan solusi, bukan sekadar larangan-larangan," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Minggu (22/8).

Lantas Ajib membandingkan dengan kebijakan di luar negeri. Seperti di Inggris misalnya, tempat hiburan pengunjungnya diwajibkan untuk menunjukkan sudah di vaksin. Tetapi di sisi lain, di tempat tersebut juga sekaligus disiapkan vaksin gratis.

"Kelonggaran-kelonggaran yang didorong oleh pemerintah pada dasarnya bagus, tetapi pemerintah membuat aturan yang masih kontra produktif," jelasnya.

Sebagai pengusaha, Ajib juga mendorong pemerintah fokus dengan percepatan vaksinasi dan memberikan solusi atas larangan-larangan yang dibuatnya. Di sisi lain, kegiatan orientasi ekspor harus terus dibuat relaksasi oleh pemerintah.

Sebab ini perlu untuk menyehatkan kembali neraca keuangan nasional. "Dan berharap agar devisa (selain pajak) membuat keuangan negara lebih sehat," tandasnya.