Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan mengapresiasi program reformasi birokrasi yang telah efektif menekan korupsi di tingkat kepala daerah. Khususnya berkat transformasi digitalisasi lewat peluncuran e-katalog.

Namun ternyata, masih ada sejumlah kelompok pejabat daerah yang terciduk melakukan proses jual/beli jabatan.

"Dengan e-Katalog itu kalau Anda amatin, hampir tidak ada sekarang kepala daerah ditangkap masuk penjara gara-gara korupsi di APBD. Coba amati. Yang ditangkap itu karena jual/beli jabatan," kata Luhut di Jakarta, Selasa (29/11).

Ke depan, pemerintah bakal terus berkomitmen untuk mengurangi aksi kecurangan yang dilakukan oleh seluruh oknum pejabat, baik di tingkat pusat sampai ke daerah.

"Tapi nanti pelan-pelan kita perbaiki lagi itu. Jadi nanti harapan saya, kalau ini nanti terus berjalan, orang yang mau jadi bupati, jadi walikota, jadi gubernur harus orang yang betul pengen ngabdi. Kalau orang yang pengen cari makan dari sana, sulit kalau dari APBN, karena hampir pasti ketahuan. Atau saya pastikan pasti ketahuan," imbuh Luhut.

Adapun laporan tersebut sama seperti yang disampaikan Luhut pada Maret 2022 silam. Kala itu, ia mengutarakan, sudah 6-7 bukan terakhir tidak ada pemimpin daerah yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dia, salah satu rahasianya karena alokasi APBD di instansi daerah kini lebih transparan, sebab sudah terdigitalisasi. Sehingga setiap orang bisa mengakses dan memantaunya.

"Coba lihat, pemimpin-pemimpin daerah selama 6-7 bulan terakhir, enggak ada yang ketangkap OTT karena penyalahgunaan APBD? Enggak ada karena semua APBD sekarang itu digitalisasi, transparansi," kata Luhut dalam sesi bincang virtual, Selasa (15/3).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), ia berkomitmen untuk terus mengembangkan proses digitalisasi. Salah satunya, lewat peluncuran e-Katalog. "E-Katalog itu kita punya government procurement Rp 1.170 triliun tiap tahun. Itu bertahun-tahun kita lakukan dan sebagian besar itu adalah impor, mungkin 70-80 persen," terang Luhut.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
DPRD Bakal Bentuk Pansus Usut Dugaan Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Kemendagri Bakal Tindaklanjuti Isu Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Wagub Riza: Penelusuran Inspektorat Belum Ada Praktik Jual Beli Jabatan di DKI
PDIP Ungkap Awal Informasi Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Inspektorat Diminta Gerak Cepat Investigasi Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI
Jual Beli Jabatan di Pemprov DKI Jakarta, DPRD Sebut Seperti 'Kentut'