Merdeka.com - Pemerintah telah resmi mewajibkan seluruh pelaku usaha yang berjualan di e-commerce untuk mengantongi izin usaha. Hal ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE).

Nantinya, setiap pedagang online harus memiliki izin usaha. Lalu bagaimana nasib pedagang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?

Menteri Perdagangan (Mendag), Agus Suparmanto mengatakan kewajiban memiliki izin usaha berlaku tanpa pengecualian. Baik UMKM, maupun pengusaha besar wajib memiliki izin dalam menjalankan usahanya.

“UMKM tetap (diminta izin usaha). Segala usaha yang ada di Indonesia, baik UMKM maupun besar tetap harus ada izin,” kata Mendag Agus, saat ditemui di Thamrin City, Jakarta, Sabtu (7/12).

Akan tetapi, Mendag Agus memastikan akan ada kemudahan bagi pelaku usaha kecil dalam pengurusan izin tersebut. Sehingga mereka tidak akan kesulitan memiliki izin untuk usahanya.

Adapun izin tersebut dapat dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi online (Online Single Submission/OSS). Nantinya, jika ada pelaku UMKM yang kesulitan atau tidak dapat mengakses OSS, bisa langsung datang dan akan dibantu oleh petugas.

“Enggak perlu dikhawatirkan karena sekarang sudah dipermudah, lebih dipermudah dari sebelum-sebelumnya. UMKM juga akan diprioritaskan mengurusnya,” ujarnya.

Isi Aturan

Seperti diketahui, salah satu bunyi beleid tersebut adalah dalam melakukan PMSE, Pelaku Usaha wajib membantu program Pemerintah antara lain: a. mengutamakan perdagangan Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; b. meningkatkan daya saing Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri; dan c. PPMSE dalam negeri wajib menyediakan fasilitas ruang promosi Barang dan/atau Jasa hasil produksi dalam negeri.

"PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri wajib menggunakan Sistem Elektronik yang memiliki sertifikat kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 14 PP ini.

Menurut PP ini, Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE. Namun Penyelenggara Sarana Perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud jika: a. bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau b. tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.

Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud, menurut PP ini, pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.