PDBI nilai pemerintah seharusnya gerak cepat kuasai Freeport
Merdeka.com - Mengawali tahun 2016 Pusat Data Bisnis Indonesia (PDBI) siap membedah tantangan yang dihadapi 'nation-state' Indonesia dalam pendayagunaan sumber daya alam, mineral dan energi pasca 58 tahun Pertamina dan 48 tahun Freeport beroperasi di Indonesia.
Penurunan harga minyak dunia dan indeks harga saham bursa China di bulan Januari ini menandai era ekonomi baru diversifikasi energi dan percepatan hilirisasi ekonomi ekstraktif. Indonesia harus menggalakkan investasi sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyongsong era diversifikasi energi terbarukan pasca shale oil dan penurunan sumber energi fosil. Pembangunan industri hilir sektor pertambangan akan memperoleh prioritas dan dorongan utama untuk kenaikan nilai tambah ekspor dan pertumbuhan ekonomi Indonesia keseluruhan.
Namun menjelang akhir 2015, saham PT Freeport Indonesia (PTFI) diperebutkan oleh elite Indonesia melalui skandal heboh rekaman Ritz Carlton. Padahal, induk PTFI yaitu Freeport McMoRan telah berada dalam posisi terpuruk dengan hutang USD 20 miliar dan telah terakuisisi oleh corporate predator Carl Icahn dari New York, AS, yang kini merupakan pemegang saham terbesar (8,8 persen).
PDBI menilai bahwa seharusnya pemerintah lebih jeli dalam mengidentifikasi pergerakan industri keuangan secara global dengan solusi strategi 'gerak cepat' akuisisi mayoritas saham induk Freeport McMoRan oleh konsorsium Indonesia Inc. sehingga dapat berperan sebagai 'controlling stakeholder' mewakili kepentingan Indonesia Inc. yang sekaligus akan membereskan konflik PTFI.
Kasus saham PTFI hanyalah satu dari sekian banyak contoh 'pencatutan/pembajakan' Indonesia Inc. yang mengakibatkan kinerja stagnan dalam persaingan global. Sejarah telah mengungkap dampak negatif pencatutan demi kepentingan 'penguasaha' (penguasa merangkap pengusaha) sebagai berikut:
1. Fungsi pabean terpaksa di-outsource-kan kepada perusahaan Swiss 'Société Générale de Surveillance (SGS)', sebuah langkah ibarat 'nenek moyang' dari super neolib oleh Soeharto dikarenakan aparat Bea Cukai yang menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia.
2. Tahun 1976 potensi migas yang seharusnya menjadi berkah telah menjadi kutuk utang negara sebesar USD 10 miliar yang melanda Pertamina.
3. Tahun 1991 seorang menteri 'menghibahkan' saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada 'kawan' yang kemudian direvisi oleh menteri penggantinya dan penerima saham 1991 tersebut harus menjual kepada kroni 1993 tapi dengan menikmati keuntungan USD 200 juta.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaIndonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPemerintah Turunkan Target Bauran Energi Baru Terbarukan, Apa Dampaknya?
Pemerintah seharusnya mengevaluasi faktor penyebab kegagalan pencapaian target investasi energi terbarukan selama ini.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Indonesia Tak Alami Deindustrialisasi, Ini Buktinya
Kontribusi tersebut diharapkan bisa menjadi modal utama untuk menarik lebih banyak investasi asing dengan tujuan dapat meningkatkan ekspor.
Baca SelengkapnyaPertamina Patra Niaga Bareng Kementerian ESDM Cek Kesiapan Layanan Energi di Banyuwangi dan Bali
Pertamina Patra Niaga kini mempersiapkan diri untuk memenuhi lonjakan konsumsi energi saat Tahun Baru 2024.
Baca SelengkapnyaTak Libatkan Kementerian ESDM, Pemprov DKI Diam-Diam Naikkan Pajak BBM
Kenaikan pajak BBM non subsidi sebesar 10 persen untuk kendaraan pribadi, dan 50 persen untuk kendaraan umum dari kendaraan pribadi meninggalkan tiga catatan.
Baca SelengkapnyaUtang Pemerintah Tembus Rp8.041 Triliun, Menko Airlangga: Masih Aman Terkendali
Batas maksimal rasio utang pemerintah terhadap PDB ditetapkan sebesar 60 persen.
Baca SelengkapnyaTerungkap, Ini Alasan Pemerintah Setop Impor Jagung untuk Pakan Ternak
Arief menekankan bahwa prioritas utama pemerintah adalah mengutamakan produksi dalam negeri, terutama menjelang panen raya jagung.
Baca SelengkapnyaPerusda Kaltim Segera Terapkan Model Bisnis Berbasis Energi Terbarukan
Dia mendorong perusda merespon transformasi itu untuk masuk ke bisnis kendaraan listrik.
Baca Selengkapnya