PBB Alokasikan USD1,7 Juta ke RI, Lindungi Masyarakat Miskin Akibat Pandemi
Merdeka.com - Dana Tanggap dan Pemulihan COVID-19 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengalokasikan USD1,7 juta ke Indonesia untuk melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan serta menawarkan solusi masa depan yang lebih berkelanjutan dan lebih inklusif untuk semua.
Kepala Perwakilan PBB Indonesia Valerie Julliand mengatakan, kelompok ini lah yang menanggung dampak lebih berat dari pandemi dan mengalami kesulitan dalam pemulihan.
4 badan PBB yaitu ILO, UNAIDS, UNDP dan UNHCR bersinergi dalam proyek Employment and Livelihood selama lebih dari satu tahun terakhir untuk memberikan dukungan kepada penerima manfaat melalui tiga cara, yakni mendukung pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha; memberikan pengembangan keterampilan untuk meningkatkan penghasilan; dan mempromosikan pasar tenaga kerja yang setara dan inklusif, serta bebas dari diskriminasi.
"Meski proyek dan program Employment and Livelihood beroperasi dalam waktu pendek, terbukti memberikan dampak positif yang signifikan. PBB menetapkan target sangat tinggi dalam hal bagaimana kami memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia," kata Valerie, di Jakarta, Kamis (21/4).
Valerie mengatakan, dampak terberat dari COVID-19 menimpa masyarakat di Indonesia, khususnya para perempuan, anak muda, orang dengan HIV/AIDS (ODHA), penyandang disabilitas, dan pengungsi. Proyek telah mengakselerasi pemulihan perekonomian untuk mereka yang tinggal di kawasan tertinggal, terutama kawasan timur Indonesia meliputi Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat melalui pengembangan kapasitas.
Dalam membangun tempat kerja yang inklusif terutama mengarusutamaan kesetaraan gender, program ini telah membangun kemampuan kewirausahaan dan berbagai keterampilan bagi lebih dari 4000 perempuan dan kelompok rentan lainnya, termasuk mereka yang tinggal di daerah tertinggal.
Setidaknya 6.000 sumber daya manusia (SDM), aparatur sipil negara (ASN), serta mitra sosial turut terlibat dalam pelaksaan proyek, yang juga turut berkontribusi pada capaian tujuan pembangunan keberlanjutan (TPB), khususnya dalam hal kesetaraan gender dan prinsip pemulihan ekonomi.
Dampak kesenjangan keterampilan pada pasar tenaga kerja akibat COVID-19 mendorong proyek untuk mempererat kolaborasi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha mempercepat tindakan pemulihan ekonomi secara inklusif.
Direktur ILO untuk Indonesia dan Timor Leste, Michiko Miyamoto mengatakan, proyek singkat ini telah mencapai sebagian besar target bahkan melampauinya. "Bootcamp bagi perusahaan rintisan telah diikuti oleh 98 start-ups. Pelatihan kewirausahaan secara daring juga berhasil menjangkau 1634 UMKM untuk pelatihan rencana bisnis dalam pengembangan produk dan jaringan," kata Michiko.
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Tahun Depan, Pemerintah Bagi-Bagi Beras Lagi ke 22 Juta Keluarga Miskin
Sejak Maret-Desember 2023, Bulog sudah mendistribusikan 1,4 juta ton bantuan pangan beras kepada keluarga miskin.
Baca Selengkapnya6 Februari Peringati Hari Anti-Sunat Wanita Sedunia, Ini Sejarahnya
Peringatan ini menjadi bagian dari upaya PBB untuk menghapuskan pemotongan kelamin perempuan.
Baca SelengkapnyaPemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
BPS Ungkap Penyebab Mahalnya Harga Beras, Meski Jokowi Rajin Bagikan Bansos
Padahal Pemerintah gencar membagikan bantuan sosial (bansos) pangan berupa beras.
Baca SelengkapnyaPemerintah Sudah Salurkan 1,46 Juta Ton Beras Bantuan Pangan untuk 21,3 Juta Kepala Keluarga
Dari 10 Kg beras yang diberikan oleh pemerintah, telah memenuhi sepertiga dari kebutuhan bulanan.
Baca SelengkapnyaBPKP Selamatkan Uang Negara Rp67,09 Triliun dari Pemborosan di 2023, Ada dari Proyek PSN
Kontribusi penyelematan uang negara tersebut berasal dari tiga kategori. Pertama, efisiensi belanja negara yang belum keluar/penghematan sebesar Rp15,56 T.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca Selengkapnya5 Perampok Bercadar Sekap Karyawan SPBU di Kediri, Gasak Uang Rp35 Juta
Kedua tangannya diikat dengan sabuk dan mulutnya disumpal kain.
Baca Selengkapnya