Merdeka.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus memperkuat koordinasi bersama Kementerian Sosial (Kemensos) untuk memastikan penyaluran bansos dapat tepat sasaran. Khususnya bagi nelayan dan pelaku usaha lainnya di sektor perikanan dan kelautan.

"KKP terus mengawasi dan bekerja sama dengan Kemensos agar bansos yang disiapkan oleh pemerintah benar-benar sampai kepada nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan serta pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan lainnya," ujar Dirjen Perikanan Tangkap Kementerian Muhammad Zaini dalam webinar bertajuk Solusi Pembiayaan dan Pemasaran Perikanan di Tengah Pandemi, Selasa (6/10).

Zaini mengatakan, saat ini manfaat bansos sangat penting untuk meringankan beban ekonomi pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Sehingga penyaluran bansos harus dipastikan tepat sasaran.

"Di mana dampak pandemi di lapangan ini sangat menyulitkan ekonomi para nelayan dan lainnya, misalnya terganggunya sistem rantai pasokan ikan dan komoditi laut lainnya. Sehingga produk ikan mengalami kelebihan supply akibat tidak terserap oleh pasar. Jadi bansos harus tepat sasaran," jelasnya.

Lebih jauh, pihaknya juga meminta Kemensos agar menyerap berbagai produk hasil laut nelayan Indonesia dalam penyaluran bansos. Langkah strategis ini dianggap mampu melindungi kelangsungan bisnis para pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan nusantara.

"Karena, terjadinya kelebihan supply ikan yang tidak terserap oleh pasar membuat harga ikan mengalami penurunan. Sehingga pada akhirnya nelayan tidak bisa melaut dan usahanya menjadi terancam," tukasnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Safri Burhanuddin menyatakan, penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk nelayan, petambak dan pembudidaya belum dilaksanakan dengan maksimal karena adanya kendala dalam sinkronisasi data penerima.

Tercatat, dari 1,1 juta nelayan terdampak pandemi Corona, baru 20 persen saja yang menerima BLT. Adapun jumlah BLT yang disalurkan kepada nelayan jumlahnya sama dengan BLT reguler yakni sebesar Rp 600 ribu.

"Menteri KKP bilang ada 1,1 juta nelayan yang terdampak, nah, ini dibagi dulu, siapa yang dapat BLT. Kendalanya, setelah sinkron dengan data Kemensos, hanya 20 persen yang masuk basis data, makanya harus ada harmonisasi lagi," jelas Safri dalam diskusi virtual bersama wartawan, Minggu (31/5).

Untuk itu, pihaknya sedang berusaha menuntaskan tumpang tindih data tersebut agar penyaluran BLT ke 80 persen nelayan bisa segera dilakukan. Untuk yang sudah berjalan, BLT akan diberikan setiap bulan hingga Desember 2020 mendatang.

Sempat ada wacana untuk mengganti bantuan tunai tersebut dengan sarana dan prasarana perikanan, seperti bibit, pakan dan lainnya. Namun Safri menyatakan, pemerintah sepakat untuk menyalurkan bantuan dalam bentuk uang tunai agar bisa disesuaikan dengan kondisi keuangan nelayan saat ini.

"Tadinya ada bentuk bibit, pakan, tapi sekarang ini cash semua. Tadinya kan mau diganti tapi nggak jadi, kan mungkin ada yang butuh, ada yang nggak butuh, kalau uang kan bisa mereka pakai sesuai dengan kebutuhan," katanya.