Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) memimpin rapat koordinasi ketahanan pangan di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (23/2).

Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Ferry Mursidan Baldan, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin dan Dirut Perum Bulog Lenny Sugihat.

Rapat membahas harga beras yang belakangan ini melonjak di pasaran. Dari penjelasan JK sapaan akrabnya, kenaikan harga beras terjadi lantaran kekurangan pasokan bukan karena ada penimbunan atau perilaku nakal pedagang.

JK menegaskan, pemerintah masih memiliki pasokan beras sebanyak 1,5 juta ton di gudang Bulog. Selain itu, lanjut JK, pemerintah juga menjamin pasokan beras akan terus tersedia lantaran panen raya akan segera tiba.

"Produksi oke. Tapi bulan depan itu panen sudah. Jadi Maret, April sampai Mei itu panen. Jadi tidak ditakutkan lagi. Hanya masalah kekurangan suplai saja padahal ada di gudang. Karena masalah administrasi. Sudah selesai," ucap JK.

Karena itu pemerintah memastikan tidak akan membuka keran impor beras. Selain itu, pemerintah sudah mematok harga raskin sebesar Rp 1.600 per kilogram. "Nggak, nggak. Sampai sekarang nggak. Artinya impor itu kalau perlu, sekarang ini. Tapi kalau ada apa-apa ya tidak soal (impor)," tegas JK.

Dia menjelaskan, salah satu faktor yang membuat harga beras naik adalah kurangnya pasokan raskin. JK menginstruksikan Bulog segera menggelontorkan 300.000 raskin ke seluruh pelosok tanah air.

"Karena masalah-masalah administrasi teknis selama 3 bulan terakhir ini, raskin yang mestinya sudah keluar 500.000 ton sekian baru keluar 140.000. Jadi ada kurang pasokan di bawah," kata JK.