Pasca Kasus Suap Proyek PLTU Riau, Tata Kelola Perusahaan PLN Dipertanyakan

Rabu, 24 April 2019 14:45 Reporter : Wilfridus Setu Embu
Pasca Kasus Suap Proyek PLTU Riau, Tata Kelola Perusahaan PLN Dipertanyakan Dirut PLN Sofyan Basir jadi saksi di sidang suap PLTU Riau-1. ©Liputan6.com/Helmi Fithriansyah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Direktur Utama PLN, Sofyan Basir sebagai tersangka. Sofyan diduga terlibat dalam korupsi pembangunan PLTU Riau-1 yang melibatkan anggota Komisi VII, Eni Saragih dan Menteri Sosial, Idrus Marham.

Menanggapi hal ini, Pengamat BUMN dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Toto Pranoto menyoroti pelaksanaan tata kelola perusahaan atau good corporate governance (GCG) oleh perusahaan pelat merah tersebut.

"Ini soal kepatuhan perusahaan terkait implementasi good corporate governance (GCG)," kata dia ketika dihubungi Merdeka.com, Rabu (24/4).

Menurut dia, implementasi atau pelaksanaan good corporate governance (GCG) merupakan hal yang penting dalam bisnis korporasi. Sebab dapat mengurangi kasus-kasus semacam suap dan tindak pidana korupsi.

"Apabila sistem GCG sudah diimplementasikan efektif, mestinya peristiwa seperti ini bisa dikurangi," terangnya.

Tak hanya itu. Menurut dia, penerangan good corporate governance (GCG) juga akan mendorong perusahaan pelat merah mencatatkan kinerja yang lebih moncer. "BUMN akan bisa mempertahankan daya saing dan sustainability apabila mampu menerapkan GCG dengan baik," tandasnya. [azz]

Berikan Komentar
Komentar Pembaca

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini