Panja Migas DPR dukung PGN kelola infrastruktur gas bumi nasional
Merdeka.com - Panitia Kerja (Panja) Migas Komisi VII DPR RI kemarin melakukan kunjungan kerja ke kantor pusat PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk (PGN). Kunjungan tersebut salah satunya ingin mengetahui pengembangan infrastruktur gas bumi yang sudah dilakukan PGN.
Pada kunjungan tersebut, Panja Migas yang diketuai Herman Khaeron dan didampingi anggota lainnya di antaranya, Donny Oekon, Harry Poernomo, Kurtubi, dan Aryo Djojohadikusumo, mendapatkan penjelasan langsung dari Direktur Utama PGN, Jobi Triananda Hasjim beserta direksi PGN lainnya.
Anggota Panja Migas Komisi VII DPR, Donny Oekon mengungkapkan, setelah mendapatkan penjelasan yang komprehensif dari direksi PGN, pihaknya yakin dan akan mendukung PGN untuk dapat menjalankan pengelolaan gas bumi nasional.
"Ternyata setelah didalami, kami yakin PGN sebagai BUMN Gas nasional dapat mengemban tugas mengelola infrastruktur secara terintegrasi di seluruh Indonesia, yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh segmen pengguna gas dari pembangkit listrik, industri, komersial, transportasi dan khususnya untuk jaringan gas rumah tangga," ungkap Donny ditulis Rabu (14/2).
Apalagi kata Donny, dengan pengalaman dan kemampuan PGN mengembangkan infrastruktur sudah terbukti. Karena saat ini PGN telah membangun infrastruktur gas bumi nasional mencapai lebih dari 7.400 kilometer (Km) yang tersebar di banyak kota/kabupaten, jumlah tersebut setara 80 persen infrastruktur gas bumi seluruh Indonesia.
"PGN tentunya punya kompetensi, sudah terbukti, makanya kami minta PGN dapat menjadi garda terdepan dalam pengembangan dan pemanfaatan gas bumi hilir nasional. Apalagi, dengan langkah pemerintah yang berencana memasukkan Pertamina Gas (Pertagas) ke PGN, tentunya akan berdampak positif, sehingga pengembangan infrastruktur gas bisa lebih fokus dan makin masif," ungkapnya.
Donny menambahkan, pihaknya juga mendukung dan mendorong pemerintah untuk menerapkan harga gas untuk jaringan gas rumah tangga menjadi satu harga. Hal ini juga merupakan implementasi hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) beberapa hari lalu.
"Dengan harga gas pada jarga menjadi satu harga, masyarakat dapat menikmati harga gas yang lebih efisien. Makanya kami minta juga kepada PGN sebagai BUMN Gas Nasional untuk dapat mengembangkan infrastruktur jaringan gas rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia," jelasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jaga Keandalan Operasi Gas Bumi, PGN Siapkan Tim Penanganan Gangguan Siaga 24 Jam
Jika terjadi gangguan pasokan gas, portofolio LNG dapat dimanfaatkan untuk menjaga layanan penyaluran gas bumi.
Baca SelengkapnyaPGN Butuh Pasokan LNG Domestik, Wilayah Kerja Blok Nunukan Jadi Solusi
Produksi LNG KMJ diperkirakan mengalir mulai 2028 dengan rencana kapasitas sebesar 60 MMSCFD.
Baca SelengkapnyaPNS Mulai Pindah Juni 2024, Tapi Suplai Gas dan Listrik di IKN Baru Masuk bulan Agustus
Dua Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah ditetapkan menjadi pemasok energi tetap oleh Badan Otorita IKN Nusantara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jaga Kepercayaan Investor, Ini Bakal Dilakukan PGN di Tahun 2024
Saat ini, PGN sudah memiliki jaringan infrastruktur berupa pipa gas sepanjang 31.705 km dan empat terminal LNG.
Baca Selengkapnya99 Penyewa di Mal Kota Kasablanka Gunakan Gas Bumi, Apa Untungnya?
PGN terbuka dan mendorong bagi semua sektor usaha untuk menggunakan gas bumi agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata bersama.
Baca SelengkapnyaKolaborasi PGN dan Conrad Jadi Tonggak Kembangkan Lapangan Migas di Aceh
Kerja sama akan bernilai penting bagi PGN untuk menjaga ketahanan pasokan gas bumi di berbagai sektor pelanggan.
Baca SelengkapnyaPangkas Impor LPG, Subholding Pertamina Keroyokan Bangun Jargas Rumah Tangga
PGN komitmen untuk terus berupaya dalam memenuhi target jargas yang sudah dicanangkan oleh Pertamina.
Baca SelengkapnyaKolaborasi PGN-MRT Dorong Energi Bersih dan Murah Untuk UMKM
Pengelola makanan di tenan-tenan stasiun misalnya, bisa memanfaatkan jaringan gas.
Baca SelengkapnyaPGN Pasok Gas Alam ke Pabrik Mayora, Minimal 8.000 MMBTU/Bulan
Besaran kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak pada kondisi normal yaitu minimal 8.050 MMBTU/Bulan dan maksimal 10.465 MMBTU/Bulan.
Baca Selengkapnya