Merdeka.com - Penyesuaian atau kenaikan tarif tol di Indonesia dapat dilakukan 2 tahun sekali. Ini sesuai dengan aturan yang tertuang dalam UU Nomor 38 Tahun 2004.

Penyesuaian tarif tol dilakukan setelah Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) dinyatakan lulus uji SPM oleh BPJT Kementerian PUPR sebagai upaya dalam meningkatkan pelayanan kepada pengguna jalan. Di tahun ini, terdapat sejumlah ruas tol yang mestinya diberlakukan penyesuaian tarif tol.

"Sebetulya banyak sekali. Ada beberapa ruas jalan tol yang seharusnya ada penyesuaian di 2019. Tapi ya karena itu tadi, pertama karena SPM-nya belum terpenuhi. Yang kedua adalah ketika SPM-nya sudah terpenuhi, begitu menginjak 2020 kita terkendala dengan pandemi covid-19," ujar Pelaksana Harian Anggota BPJT Kementerian PUPR Mahbullah Nurdin dalam video konferensi, Kamis (6/8).

Selain Jasa Marga grup, Nurdin menyebutkan ada grup yang lain yang seharusnya sudah dilakukan penyesuaian tarif tahun ini.

"Namun karena kondisi saat ini masih terkait dengan pandemi, kami dari sisi pemerintah juga tetap mempertimbangkan itu. Dan di satu sisi kita juga mempertimbangkan kebutuhan dari BPJT dalam rangka pemeliharaan jalan tol itu sendiri," kata dia.

Saat ini, Kementerian PUPR tengah menunggu waktu yang pas untuk dapat menerbitkan surat keputusan penyesuaian tarif tol di beberapa ruas. Hal ini karena ada beberapa pertimbangan khusus yang dilakukan oleh Kementerian PUPR sebelum menandatangani SK penyesuaian tarif tol.

"SK itu sudah ada di meja Pak Menteri, tapi karena ada beberapa ruas jalan tol yang harus melakukan pertimbangan khusus. Tapi kita yakin, kita semua dalam rangka memberikan manfaat kepada semua. Baik pengguna jalan maupun kepada badan usaha supaya tidak terlalu lama dilakukan pending-pending," tukas Nurdin.

Reporter: Pipit Ika Ramdhani

Sumber: Liputan6.com