Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele

Paket kebijakan ekonomi, Mendag akui birokrasi bertele-tele Thomas Lembong. ©2014 Merdeka.com/Dwi Narwoko

Merdeka.com - Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengakui birokrasi pemerintah masih lamban atau bertele-tele. Ini menjadi salah satu faktor paket kebijakan ekonomi dikeluarkan pemerintah belum menemui hasil yang optimal.

Atas dasar itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla membentukSatuan Tugas Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi. Satgas tersebut terdiri dari empat kelompok kerja.

Terkait itu,Thomas ditunjuk menjadi ketua Pokja I. Dia dengan didamping Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani bertugas melakukan diseminasi atau sosialisasi paket kebijakan ekonomi pemerintah

"Tidak ada gunanya kami banting tulang siang malam, kalau pelaku tidak tahu apa isi paket dan apa fungsinya. Jadi di sinilah kami, memastikan stakeholder mengerti semua apa isi dan makna paket kebijakan ekonomi ini, baik yang sudah diterbitkan maupun yang akan diterbitkan," ungkapnya, Selasa (28/06).

Menurut Thomas, berdasarkan arahan Presiden Jokowi, diseminasi paket kebijakan ekonomi harus disampaikan dengan menggunakan narasi.

"Agar benar-benar dimanfaatkan oleh pelaku di lapangan," katanya.

"Bukan hanya menerbitkan peraturan yang steril dan tidak dipakai oleh pelaku, jadi kami mau mengangkat kisah-kisah nyata dari para pelaku atau golongan terkait apa yang yang memanfaatkan kebijakan ekonomi yang sudah diterbitkan."

Dalam kesempatan sama, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, mengatakan, saat pelantikan satgas, Wapres menyampaikan sejumlah catatan.

"Pertama agar bekerja optimum dari tugas yang diberikan. Tapi usahakan jangan sampai mau menyederhanakan peraturan dengan terlalu banyak menambah peraturan," kata Darmin dalam kesempatan sama.

Darmin menambahkan, kebijakan ekonomi jangan hanya terpaku pada paket deregulasi. Wapres menginginkan paket kebijakan ekonomi tidak parsial.

"Misalnya bicara dwelling time atau daging sapi, kami harus bergerak ke arah yang lebih luas. Sehingga kebijakannya lebih komprehensif dari hulu ke hilir di setiap bidang," katanya.

"Tentu saja itu usulan yang sangat bagus, barangkali kita mulai dari yang parsial dulu sampai yang lebih komprehensif."

Percepatan dan Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi.

Penulis: Linda Juliawanti

(mdk/yud)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang

Akhirnya Terungkap, Begini Kronologi Menteri Bahlil Cabut Ribuan Izin Tambang

Satgas dapat memutuskan pencabutan izin usaha tambang dengan rekomendasi yang telah disepakati.

Baca Selengkapnya
Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Bersama Pemerintah, Pertamina Siap Salurkan Subsidi Energi 2024 Tepat Sasaran

Pemerintah dan Pertamina telah menandatangani Kontrak Subsidi Energi 2024.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Pemerintah Janji Tarif Listrik dan BBM Tak Akan Naik sampai Juni 2024

Keputusan ini sebagaimana hasil sidang rapat kabinet paripurna pada Senin (26/2) pagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Tepatkah Peringkat Ekonomi Syariah Disebut SGIE? Begini Penjelesannya

Tepatkah Peringkat Ekonomi Syariah Disebut SGIE? Begini Penjelesannya

SGIE adalah sebuah laporan yang mana dalam laporan tersebut menampilkan peringkat negara-negara yang menerapkan ekonomi syariah.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Pemerintah Janji Tarif Listrik Tetap Murah di Tengah Percepatan Transisi Energi Baru Terbarukan

Percepatan transisi energi fosil ke EBT diperlukan untuk mewujudkan target emisi karbon netral atau net zero emission pada 2060 mendatang.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Pemerintah Terbitkan Aturan Baru, Diklaim Mampu Tingkatkan Daya Saing Ekonomi Nasional

Tujuan aturan ini untuk memudahkan pelaku usaha dalam mendukung peningkatan daya saing ekonomi.

Baca Selengkapnya
Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Pembelian Sempat Dibatasi, Bolehkah Kampanye dengan Beras SPHP?

Beras SPHP merupakan beras yang dikelola pemerintah dengan harga ekonomis namun kualitas premium.

Baca Selengkapnya
Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Koperasi Bermasalah Tak Tertangani, Menkop Teten Tagih Janji DPR Bahas Rancangan Undang-Undang Koperasi

Operasional dan ekosistem kelembagaan koperasi sudah lama tidak dibenahi, meskipun koperasi dianggap sebagai pilar perekonomian nasional.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?

Ekonomi Indonesia Tahun 2023 Malah Melemah di Tahun Politik, Ada Apa?

Persiapan pemilu juga ikut memengaruhi pertumbuhan ekonomi di kuartal IV-2023.

Baca Selengkapnya