Merdeka.com - Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PNRB), untuk membahas Pembicaraan Pendahuluan dan pembahasan RAPBN TA 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan, pagu indikatif Kementerian PANRB di 2021 sebesar Rp277,7 miliar. Dengan rincian sebesar Rp44,68 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN untuk KASN.

Selain itu, sebesar Rp93,39 miliar untuk program kebijakan, pembinaan profesi, dan tata kelola ASN Kemenpan RB, dan Rp139,63 miliar untuk dukungan manajemen.

Sementara itu, tema dan fokus pembangunan RKP 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.

"Kemenpan RB dituntut untuk berperan dalam menopang fokus pembangunan ini melalui reformasi birokrasi dan transformasi pelayanan publik dan tentunya ini sejalan dengan visi misi bapak presiden, sesuai tugas dan fungsi kementerian PANRB yang dimandatkan dalam Perpres 68/2019 tentang organisasi kementerian negara," papar Tjahjo, Selasa (23/6).

Dia menjelaskan, KemenpanRB memiliki dua program yaitu kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN dan program dukungan manajemen.

"Memang alokasi program terkait dengan kebijakan pembinaan profesi dan tata kelola ASN memang masih kecil anggarannya, tapi karena kondisi keuangan kita, kami juga sangat memahami kemudian dukungan manajemen juga ada, kemudian satker KASN juga masuk di dalam anggaran yang alokasi di antaranya adalah program yang sudah disusun secara mandiri oleh KASN," imbuhnya.

Reporter: Pipit Ika Ramadhani

Sumber: Liputan6.com