Otak atik harga BBM subsidi di awal pemerintahan Jokowi

Merdeka.com - Tidak dipungkiri lagi, keberadaan BBM subsidi jenis Premium dan Solar di Indonesia selalu menimbulkan polemik dan masalah. Masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, BBM subsidi dikritik karena tidak tepat sasaran serta membuang anggaran hingga Rp 200 triliun lebih.

Pemerintahan berganti, Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang belum genap 3 bulan memimpin Indonesia mengeluarkan beberapa kebijakan dan mengotak atik keberadaan serta harga BBM subsidi. Terbukti, Jokowi menaikkan harga BBM subsidi masing masing Rp 2.000 per liter untuk Premium dan Solar pada 17 November 2014 silam.

Kenaikan harga BBM subsidi kala itu dilakukan karena borosnya anggaran pemerintah yang hanya habis menjadi asap. Juru Bicara Kementerian ESDM Saleh Abdurrahman mengatakan selama hampir 5 tahun terakhir, alokasi subsidi energi mencapai sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dari alokasi untuk pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat yang mencapai sekitar Rp 1.200 triliun.

"Semakin besarnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), kemampuan pemerintah membiayai berbagai program percepatan dan perluasan program perlindungan sosial serta peningkatan infrastruktur menjadi terkendala," ujar Saleh kala itu.

Opsi kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi kala itu dilakukan dengan tujuan agar alokasi dana subsidi dapat dimanfaatkan untuk tujuan yang lebih produktif. Di antaranya, program pendidikan, kesehatan serta perluasan pembangunan infrastruktur. "Sehingga ini dapat menyerap tenaga kerja," katanya.

Namun demikian, belum genap dua bulan BBM subsidi naik, pemerintah kembali akan mengoreksi harga BBM subsidi. Tidak hanya mengoreksi, pemerintah juga akan mengotak atik keberadaan BBM subsidi. Berikut rencana pemerintahan Jokowi dalam mengotak atik BBM subsidi di Indonesia:

Harga BBM subsidi bakal kembali dikoreksi

Rencana pertama pemerintahan Jokowi-JK dalam waktu dekat adalah mengoreksi harga BBM subsidi. Hal ini berkaitan dengan akan diubahnya mekanisme pemberian subsidi untuk BBM, yaitu menggunakan mekanisme subsidi tetap.Pengumuman kebijakan baru ini rencananya akan dilakukan hari ini pukul 09.00 WIB di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Lapangan Banteng, Jakarta. Kebijakan baru subsidi tetap disinyalir akan menurunkan harga BBM subsidi karena rendahnya harga minyak dunia. Dengan mekanisme subsidi tetap, harga BBM subsidi akan bergerak mengikuti harga minyak dunia.Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Sofyan Djalil bahkan sudah memberi sinyal pemerintah bakal menurunkan harga BBM bersubsidi pada 1 Januari 2015. Pasalnya, ketika ditanya wartawan, Sofyan tidak membantah kemungkinan turunnya harga BBM bersubsidi. "Doain saja ya harga BBM akan lebih rendah," ucap Sofyan di Kantornya, Jakarta, Senin (29/12).

Beri subsidi BBM cuma Rp 50 triliun

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku sangat setuju dengan mekanisme subsidi tetap untuk BBM. Dengan mekanisme ini, pemerintah tidak akan menggelontorkan banyak dana untuk subsidi. JK bahkan menyebut anggaran dana subsidi tahun depan hanya Rp 50 triliun. Angka ini jauh dari subsidi BBM zaman pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang mencapai ratusan triliun.JK menjelaskan, perubahan mekanisme pemberian subsidi akan menekan anggaran setiap tahunnya. Setidaknya di 2015 mendatang anggaran subsidi untuk BBM bisa ditekan hingga di bawah Rp 50 triliun."Jadi kalau di bawah Rp 50 triliun karena kita naikkan harga BBM bersamaan dengan harga minyak turun. Sehingga kalau dulu diperkirakan subsidi BBM itu Rp 2.500 (per liter), sekarang ini subsidi itu tidak lebih dari Rp 1.000 (per liter) solarnya. Akibatnya kalau kita konsumsi solar 30 juta kiloliter, berarti ekonomi akan lebih baik," papar JK usai menutup perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, Selasa (30/12).JK memaparkan, apabila subsidi BBM hanya Rp 1.000 per liter, maka angka subsidi tahun depan hanya sekitar Rp 40 triliun saja. Namun angka ini Rp 1.000 per liter masih menunggu pengumuman besok hari."Anda bisa hitung, kalau rata-rata saja Rp 1.000 itu berarti hanya Rp 40 triliun, di bawah Rp 50 triliun. Ditambah subsidi gas," tutup JK singkat.

Masih tetap atur harga BBM subsidi

Dalam mekanisme subsidi tetap, pemerintah menyebut masih akan mengatur harga BBM subsidi. Harga BBM subsidi tidak akan mengikuti harga ke-ekonomian atau harga seperti Pertamax. Pemerintah menentukan besaran subsidi tetap yang diberikan per liter serta menentukan harga jual dan akan selalu diriview."Harga BBM itu ditetapkan oleh pemerintah, tidak boleh dilepaskan ke pasar begitu saja. Karena itu nanti ada dua jenis BBM, satu BBM bersubsidi dengan harga tertentu, satu lagi BBM umum dengan berlaku harga keekonomian," ucap Menteri ESDM, Sudirman Said.Mengenai implementasi kebijakan ini, Sudirman bahkan telah menemui Presiden Joko Widodo sekaligus membicarakan harga baru BBM subsidi yang mulai berlaku 1 Januari 2015 mendatang."Kita merencanakan akan berlaku harga baru per 1 Januari 2015, jadi paling lambat besok (diumumkan)," ujar Sudirman.Sudirman masih merahasiakan harga baru untuk BBM bersubsidi. "Saya tidak akan jawab kalau harga, saya akan jawab prosedur, prosedurnya itu nanti siang ini akan ada rapat finalisasi menko perekonomian, kemudian, mungkin besok diumumkan," jelasnya.

Hilangkan Premium

Pemerintahan Jokowi-JK seakan tidak puas dengan 'memainkan' harga dan mengurangi BBM subsidi. Pemerintahan yang baru berumur 3 bulan ini berencana akan menghilangkan Premium di Indonesia. Rencana ini menyusul rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang menyebut banyak mafia yang bermain dalam impor minyak RON 88 atau bahan baku untuk Premium.Wakil Presiden Jusuf Kalla menyambut baik usulan tim yang dikomandoi Faisal Basri ini. Sebab, pasokan sudah semakin sulit, dari sisi kualitas pun dinilai tidak baik."Ya tentu suatu usul yang baik. Memang sejak dulu sebenarnya itu usulan karena di samping soal suplai dan kualitas untuk kendaraan, karena sulfurnya kurang kan," jelasnya.Namun demikian, PT Pertamina mengaku membutuhkan waktu dua tahun untuk memproduksi seluruh kebutuhan Pertamax atau bahan bakar minyak (BBM) RON 92 dalam negeri. Hal ini membuat Pertamina baru siap melaksanakan rekomendasi penghapusan Premium pada sekitar 2017 mendatang."Kita tunggu pengumuman yang akan disampaikan pemerintah. Apa saja kebijakan pertamina akan siap," ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto yang ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (30/12).Dwi menegaskan waktu dua tahun dibutuhkan Pertamina untuk meningkatkan kinerja kilang milik perseroan dalam memenuhi kebutuhan BBM jenis RON 92 atau Pertamax. Saat ini, kata dia, Pertamina hanya mampu memenuhi 50 persen kebutuhan nasional BBM jenis RON 92 atau Pertamax.